PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, mengalokasikan anggaran Rp51 miliar lebih untuk Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dalam rangka mendorong kemajuan daerah dan menuntaskan kemiskinan.
“Tentunya dengan alokasi anggaran Rp51 miliar di 2022 ini, diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo, bisa memanfaatkan dana itu tepat sasaran untuk masyarakat miskin,” ungkap Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Bappeda Sulawesi Tengah, Irwan, saat ditemui di Parigi, Selasa 29 Maret 2022.
Dia menyebut, alokasi anggaran sebesar Rp51 miliar lebih itu, diberikan ke 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah bervariasi dan dilaksanakan di Kabupaten Parimo, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp415 juta, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp10,6 miliar.
Kemudian, Dinas Cipta Karya dan SDA sebesar Rp10 miliar lebih, Dinas Sosial sebesar Rp2,4 miliar, Dinas Pemuda, dan Olahraga sebesar Rp2,5 miliar, Dinas Pariwisata sebesar Rp123 milir, Dinas PMD sebesar Rp1,3 miliar, serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Rp1,7 miliar.
“Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5,6 miliar, Dinas ESDM sebesar Rp700 juta lebih dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp15,2 miliar. Seluruhnya direalisasikan pada tahun ini,” kata dia.
Alokasi anggaran tersebut kata dia, diberikan untuk menangani kemiskinan diKabupaten Parimo, sebab pihaknya mencatat angka kemiskinan di daerah setempat mencapai 15,28 persen.
Dia juga menjelaskan, Kabupaten Parimo memiliki luas kawasan pegunungan yang sangat luas. Olehnya menjadi penyumbang terbanyak angka kemiskinan bersumber dari Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Secara presentase, angka kemiskinan di Kabupaten Parimo sejak 2020 berjumlah 15,28 persen, kemudian menurun di 0,57 persen di 2022.
Tetapi dari angka tersebut masih menempatkan Kabupaten Parimo, diurutan keempat terbawah di seluruh kabupaten/kota.
“Sebab, panjang wilayah, letak geografis Kabupaten Parimo sangat luas. Selain itu, total penduduknya juga sangat banyak dibandingkan dari semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah,” tandasnya.
Dia menuturkan, demi menuntaskan kemiskinan disetiap daerah, pihaknya secara rutin mengadakan beberapa rapat-rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemda kabupaten/kota.
Sebab, kolaborasi antara stackholder bukan hanya di lingkup pemerintah, namun juga berasal dari pihak swasta dan organisasi permasyarakatan.
“Jika keterlibatan semua stackholder di lintas sektor bersinergi, saya kira level perencanaan kita akan membuahkan hasil yang baik,” pungkasnya.
