PARIMO, theopini.id – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H. Suardi mengungkapkan, Anggota Legislatif (Anleg), Paulus Pasodung, menyatakan sanksi denda Lembaga Adat Patanggota sebesar Rp30 juta merupakan klaim sepihak.
“Karena pertemuan di Hotel Oktaria itu, keputusan itu beliau tidak mengakui, tidak menyanggupi. Sehingga, dalam pertemuan terakhir itu, tidak ada kesepakatan, secara detail, baik secara formal maupun informal,” ungkap Suardi, saat ditemui di Parigi, 25 April 2022.
Menurut dia, sesuai pernyataan Paulus Pasodung dalam sidang BK, keputusan sidang Lembaga Adat itu tidak memiliki keputusan secara khusus dan tertulis.
Baca Juga : Soal Denda Adat, DPRD Parimo Akan Dorong Klarifikasi di Tingkat BK
Sebab, awalnya denda adat tersebut diputuskan sebesar Rp175 juta menjadi Rp100 juta, kemudian berubah menjadi Rp75 juta, namun tak disanggupi yang bersangkutan. Sehingga, terakhir sebesar Rp30 juta, tetapi tidak ada keputusan secara tertulis.
“Saya bertanya kepada yang bersangkutan, apakah pada denda Rp30 juta itu ada pengakuan anda, atau berupa kesepakatan, baik secara tertulis maupun tidak? Dia sampaikan ke saya tidak ada,” ungkapnya.
Dia menyebut, yang bersangkutan masih tetap bertahan pada keputusan pertemuan sebelumnya, yang berita acaranya ditandatangani oleh Alimin S. Yodjo.
Bahkan, pihak BK menyarankan kepada Paulus Pasodung untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan.
Baca Juga : Oknum Anleg Parimo Diminta Tak Abaikan Sanksi Lembaga Adat
“Namun, yang bersangkutan menolak dan meminta persoalan itu didorong ke ranah hukum, jika dia memang benar bersalah,” kata dia.
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Maradika Malolo (Raja Muda), Awalunsyah Passau, BA terkait sanksi adat tersebut.
Diketahui, sidang BK tersebut digelar secara tertutup di ruang BK DPRD Parimo, yang dipimpin oleh H. Suardi, dan dihadiri Umi Kalsum sebagai anggota BK, serta Paulus Pasodung sebagai pihak yang dimintai klarifikasinya.
