PALU, theopini.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Kelompok Rentan (Muskeren), di Palu, Senin, 3 Apil 2023.
“Melalui kesempatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat merangkul semua orang yang memiliki latar belakang beragam, terutama yang punya kecenderungan mengalami diskriminasi,” ungkap Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan, Bappeda Sulawesi Tengah, Irwan, dalam sambutannya.
Baca Juga: Bappeda: Tersisa 17 Desa Sangat Tertinggal di Sulteng
Menurutnya, orang-orang yang mempunyai kecendurangan mengalami diskriminasi, di antaranya perempuan, etnis minoritas, agama minoritas, serta individu atau kelompok dengan fisik, kemampuan dan kondisi beda lainnya.
Tantangan yang dihadapi kelompok rentan dalam proses pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, ialah minimnya partisipasi terhadap proses ketimpangan, kesempatan maupun penikmatan hasil pembangunan.
Secara umum, kata dia, permasalahan kerap dihadapi kelompok rentan, di antaranya praktik diskriminasi, kekerasan, partisipasi dalam bidang sosial ekonomi dan politik yang rendah, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan public, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
“Beragam keterbatasan tersebut, telah menjadikan kelompok rentan cenderung memiliki hambatan untuk berkontribusi dalam mengisi pembangunan daerah,” ucap Irwan.
Sementara itu, lanjutnya, anak-anak juga menjadi kelompok rentan terkait dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Terutama anak yang tinggal dengan pelaku KDRT, anak terlantar luar panti dari keluarga miskin dan anak terlantar dalam panti, anak dalam penjara, putus sekolah, anak jalanan serta yang tidak punya tempat tinggal.
Dia mengatakan, upaya mewujudkan kelompok rentan di provinsi Sulawesi Tengah, melalui visi “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju 2021-2026”, tercermin melalui peningkatan kualitas manusia, reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar.
Selain itu, mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penguatan kelembagaan serta menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan.
Baca Juga: Bappeda Sulteng Gelar Bimtek Sepakat, Target Tuntaskan Kemiskinan Ekstrim
Dia berharap, melalui forum musyawarah ini, suara perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, dapat diakomodir oleh perangkat daerah.
“Olehnya, para kelompok rentan bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Sehingga keberadaan mereka bukan hanya sebatas menjadi pelengkap. Melainkan subyek yang memberi masukan dalam menentukan kebijakan pembangunan,” pungkasnya.
Sumber: Humas Pemprov Sulawesi Tengah
