PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, menyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024, dalam rapat Paripurna DPRD, Senin, 31 Juli 2023.
Sidang tersebut, dipimpin Ketua DPRD provinsi Sulawesi Tengah Nilam Sari Lawira. Sementara Gubernur, hanya diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan DR H Rudi Dewanto, di gedung DPRD Sulawesi Tengah.
Baca Juga: DPRD Sulteng Sahkan Lima Raperda Usulan Pemprov
“Kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara, merupakan salah satu rangkaian proses awal kegiatan penyusunan APBD sebagai rencana keuangan tahunan,” kata Rudi Dewanto, dalam sambutannya.
Menurutnya, rencana keuangan tahunan tersebut, dapat menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah, dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.
“Termasuk berbagai bentuk program dan kegiatan daerah yang berhubungan dengan hak serta kewajiban daerah,” ujarnya.
Pada Desember 2022, kata dia, inflasi gabungan dua kota di Sulawesi Tengah sebesar 0,80 persen. Sedangkan inflasi tahun kalender, serta inflasi tahun ke tahun dari Desember 2021 hingga Desember 2022 sebesar 5,96 persen.
Dari dua kota IHK di Sulawesi Tengah, kata dia, Kota Palu tercatat mengalami inflasi sebesar 0,80 persen, dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,81 persen.
“Sementara kota Luwuk pada bulan ini, mengalami inflasi sebesar 0,82 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,62 persen,” urainya.
Sementara itu, nilai gini ratio Sulawesi Tengah selama periode Maret 2017 hingga September 2022, terus mengalami fluktuasi. Sebelumnya, pada Maret 2017 hingga September 2019, nilainya cenderung menurun.
Kondisi ini, lanjutnya, menunjukan selama periode Maret 2016 hingga September 2019, terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun, pada periode September 2019 hingga September 2020, nilainya mengalami sedikit penurunan.
“Pada September 2021, kembali nilainya menunjukan sedikit peningkatan, dan selanjutnya terus menunjukan trend penurunan hingga September 2022,” jelasnya.
Kemudian, ia menambahkan, penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022, sebanyak 2 336,62 ribu orang, naik 1,38 ribu orang, dibanding Agustus 2021.
“Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga naik sebesar 1,27 persen poin,” kata dia.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Sulteng Jaring Aspirasi di Kabupaten Parimo
Berdasarkan beberapa kondisi makro ekonomi yang disampaikan di atas, maka dapat digambarkan struktur anggaran diajukan untuk dibahas bersama, dengan uraian sebagai berikut:
- Pendapatan daerah, direncanakan sebesar Rp4.867.602.935.164,55, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.988.452.858.664,55, pendapatan transfer sebesar Rp2.875.175.785.000,00, pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp3.974.291.500,00
- Belanja daerah pada 2024, diproyeksikan sebesar Rp5.418.637.590.713,14 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp4.683.396.763.520,14, belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00, belanja transfer sebesar Rp725.240.827.193,00
- Pembiayaan daerah, pada rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan prioritas, dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, direncanakan sebesar Rp551.034.655.548,59,
“Pengeluaran pembiayaan, tidak direncanakan pada tahun anggaran 2024,” pungkasnya.
