PARIMO, theopini.id – Penjabat (Pj) Bupati, Richard Arnaldo Djanggola menyebut, prevalensi Stunting Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, dari angka 31,7 persen pada 2021, menurun menjadi 27,4 persen saat ini.
“Hal ini, berkat komitmen kita bersama, dalam rangka percepatan penurunan Stunting di wilayah Kabupaten Parimo,” kata Pj Bupati Richard Arnaldo, membuka rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Parimo, di Parigi, Selasa 24 Oktober 2024.
Baca Juga: Wagub Ma’mun: Tingginya Pernikahan Anak di Sulteng Pengaruhi Angka Stunting
Ia mengatakan, Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang sedang dihadapi di Indonesia. berdasarkan global nutrition report pada 2018, sekitar 150,8 juta atau 22,2 persen balita di dunia mengalami Stunting.
Sementara, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018 , Indonesia menjadi negara kelima dengan jumlah balita tertinggi mengalami Stunting, sekitar 30,8 persen.
Olehnya, kata dia, percepatan penurunan Stunting sebagai kegiatan prioritas daerah, sejatinya menjadi momentum strategis untuk menata kembali penyelenggaraan pelayanan dasar.
“Khususnya berkaitan pelayanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, air minum, sanitasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perlindungan sosial agar lebih terpadu tepat sasaran,” tukasnya.
Sementara itu, Sekertaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Parimo, Kartikowati mengatakan, Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita.
Hal itu, diakibatkan karena kekurangan gizi kronik dan infeksi berulang, terutama pada 1000 Hari Hertama Kehidupan (HPK).
Menurutnya, pencegahan Stunting penting dilakukan sedini mungkin, untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak, yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.
Baca Juga: Serius Turunkan Stunting, Pemda Parimo Evaluasi Kinerja Penyuluh KB
Kemudian, upaya pencegahannya membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intergrasi gizi pada lokasi serta kelompok sasaran prioritas, yakni rumah tangga di 1000 HPK.
“Untuk mencapai keterpaduan dan intergrasi tersebut, diperlukan penyelerasan, perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor, antar tingkat pemerintahan serta masyarakat,” pungkasnya.
