JAKARTA, theopini.id – Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), telah merampungkan tahap penyidikan kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang libatkan Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok inisial YH.
Tahapan ini telah selesai, dengan diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta, melalui surat P-21 Nomor B-2687/Eku.1/07/2024, tertanggal 5 Juli 2024.
Baca Juga: Jatam Desak Polda Sulteng Usut Tuntas PETI Libatkan WNA China
Tahap selanjutnya, PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan ke Kejaksaan Negeri Ketapang, didampingi Kejaksaan Agung.
“Saya mengapresiasi upaya PPNS Ditjen Minerba di bawah koordinasi dan pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI yang telah melaksanakan tugas penegakan hukum dengan baik,” ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Sunindyo Suryo Herdadi, di Jakarta, Selasa 9 Juli 2024.
Ia mengatakan, upaya penegakan hukum ini menjadi pelajaran prestasi bersama dan ke depan, serta perlu dilaksanakan di lokasi lainnya yang memerlukan penegakan hukum.
Sementara itu, Kejaksanaan Negeri Ketapang, Anthoni Nainggolan berjanji segera melimpahkan perkara ini untuk disidangkan, agae mendapatkan kepastian hukum.
Ia menambahkan, penegakan hukum di pertambangan akan terus dilakukan bekerja sama dengan insntansi terkait, sebagai wujud sinergitas institusi penegak hukum di Indonesia.
“Manajemen kolaboratif sangat penting. Di mana Kementerian ESDM bersama Bareskrim POLRI, dan Kejaksaan Agung menjadi kesatuan yang tidak dipisahkan. Inilah bentuk kolaboratif kami terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin,” pungkasnya.
Awal Mula Penyelidikan PETI di Katapang
Diketahui, sebelumnya PPNS Ditjen Minerba melakukan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) di bawah koordinasi serta pengawasan Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap dugaan aktivitas pertambangan bijih emas secara illegal, di lokasi wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Di lokasi tambang dalam ini, ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas, antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik, koli untuk melebur, cetakan bullion grafit, exhaust/kipas hisap, bahan kimia, garam, kapur.
Kemudian, peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori.
Barang bukti, dititipkan di Polres Ketapang karena alasan mobilisasi, dan yang bisa dibawa dapat ditunjukkan di sini.
Disamping itu, ada beberapa barang bukti yang masih dalam perjalanan karena terkendala administrasi penerbangan.
Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini, adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP, dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan.
Namun, pelaksanaan kegiatan di tunne, yakni melaksanakan blasting/pembongkaran menggunakan bahan peledak, mengolah dan memurnikan bijih emas.
Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore/bullion emas.
Dalam kasus ini, tersangka YH berperan sebagai pimpinan penambangan di bawah tanah, di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampaim Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada kurun waktu Februari hingga Mei 2024.
Kegiatan PETI ini, mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sebesar lebih kurang 774.200 gram, dengan cadangannya 937.700 gram.
Baca Juga: Polisi Amankan Empat Ekskavator dan Lima Operator di Lokasi PETI Kayuboko
Sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tersangka terancam hukuman kurungan pidana selama-lamanya 5 tahun, dan denda maksimal Rp 100 miliar.
Perkara ini, akan dikembangkan lebih lanjut secara paralel, bersamaan dengan tindak lanjut kasus oleh Kejaksaan Negeri Ketapang
