JAKARTA, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura didampingi Kepala Bappeda Sandra Tobondo menghadiri Rapat Koordinasi Regional Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim, di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.
Rakor ini, dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, melibatkan sejumlah K/L terkait.
Baca Juga: Parimo Terima Rp8,3 Miliar Dana Pengentasan Kemiskinan Ekstrim
Pada kesempatan itu, Gubernur Rusdy Mastura menuturkan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, dengan luas wilayah 61.84,29 km², luas perairan laut 77.295 km², panjang garis pantai 6.653,31 km serta jumlah penduduknya sebanyak 3.086.750 jiwa pada 2023.
“Jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Palu,” bebernya.
Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan sejumlah program inovasi, di antaranya Gercep Gaskan Berdaya.
Program tersebut, merupakan upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui prinsip pemberdayaan.
“Di mana, bantuan keuangan dialokasikan kepada 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, dengan alokasi anggaran ± Rp39 miliar dan sasarannya diutamakan bagi RTM Desil I atau Kelompok RTM Desil I,” jelasnya.
Gubernur Rusdy Mastura pun berharap pemerintah pusat memberikan kebijakan bagi daerah kepulauan, dengan menyiapkan gedung Bulog dan subsidi transportasi/angkutan barang.
Selain itu, membuka sekolah vokasi perikanan serta menyediakan sarana dan prasarana perikanan.
Untuk kabupaten yang memiliki KAT, ia menilai, pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan pembiayaan khusus.
“Perlu dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan konektivitas, menghubungkan antar wilayah. Kemudian, percepatan pemberian hak akses regsosek,” imbuhnya.
Baca Juga: READSI Diharapkan Dapat Turunkan Stunting hingga Kemiskinan Ekstrim
Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan di sektor pertanian, karena mayoritas penduduk miskin Sulawesi Tengah merupakan petani.
Selanjutnya, perlunya dukungan pemerintah pusat dalam rangka kerja sama antar wilayah. Sehingga UMKM bisa naik kelas, dan menyerap banyak tenaga kerja.
