JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, masih banyak daerah yang belum serius menuntaskan langkah penanganan tuberkulosis (TBC), khususnya dalam pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) dan penyusunan rencana aksi daerah (RAD).
“Ini harus dikejar semua, karena sekali lagi, (pembentukan) tim menunjukkan sudah ada good start, keseriusan. (Penyusunan) rencana aksi menunjukkan sudah ada planning yang mau dikerjakan,” ujar Mendagri saat memimpin Forum Delapan Gubernur Percepatan Eliminasi TBC di Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025.
Baca Juga: Target Eliminasi TBC, Pemerintah Perkuat Kolaborasi Pusat hingga Daerah
Dalam pemaparannya, Mendagri menyebut progres delapan provinsi prioritas belum merata. Di Banten, meski TP2TB provinsi, kabupaten, dan kota sudah terbentuk, empat kabupaten/kota belum memiliki RAD.
Di Jawa Barat, TP2TB provinsi sudah berjalan dengan RAD, tetapi masih ada 19 kabupaten/kota belum memiliki TP2TB dan 13 kabupaten/kota tanpa RAD.
DKI Jakarta dan Jawa Tengah dinilai lebih lengkap karena sudah memiliki TP2TB dan RAD, meski di Jateng masih ada satu kabupaten yang belum menyusun RAD.
Adapun di Jawa Timur, TP2TB provinsi sudah terbentuk, tapi dua kota belum memilikinya, dan 19 kabupaten/kota belum memiliki RAD.
Situasi serupa terjadi di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Nusa Tenggara Timur. Di Sumut, 14 kabupaten/kota belum membentuk TP2TB dan 24 kabupaten/kota belum menyusun RAD.
Di Sulsel, meski TP2TB provinsi terbentuk, delapan kabupaten/kota belum membentuknya, dan RAD provinsi belum disusun. Sementara di NTT, 18 kabupaten/kota belum membentuk TP2TB, serta provinsi dan 21 kabupaten/kota belum memiliki RAD.
“Jadi, ini mohon bantuanlah. Bapak-Bapak, Ibu sekalian kita undang di sini untuk mendorong daerah-daerahnya. Dan bapak gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, silakan gunakan otoritas yang ada (untuk mendorong penanganan TBC),” ungkap Tito.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menambahkan, daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk mendukung percepatan eliminasi TBC.
“Oleh karena itu tadi mengaktifkan kelembagaan TP2TB dan juga segera memasukkan di dalam RPJMD, dalam Renstra daerah, sehingga ini bisa segera aktif. Dan juga akan ada mekanisme monitoring yang nanti dilakukan oleh Pak Mendagri,” jelasnya.
Baca Juga: Dinkes Parimo Gencar Skrining TBC untuk Deteksi Penderita
Senada, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, Presiden RI Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap penanganan TBC, yang bahkan masuk dalam program quick wins pemerintah.
“Karena kalau dari delapan daerah ini bisa tertangani, insyaallah turunnya bisa sangat bagus,” tandasnya.
Baca berita lainnya di Google News
