DONGGALA, theopini.id – Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan, pentingnya kehadiran negara secara nyata dalam penanganan bencana, bukan hanya dalam bentuk bantuan darurat, tetapi juga dalam langkah strategis pascabencana.
Hal ini, disampaikan Abcandra Akbar saat meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Desa Wombo dan Wombo Kalonggo, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa, 3 Juni 2025.
Baca Juga: Dua Korban Banjir Bandang Wambo Ditemukan Tewas, Operasi SAR Resmi Ditutup
Dalam kunjungan tersebut, Abubakar Muhammad Akbar Supratman didampingi Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho. Keduanya, menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak yang masih berjuang memulihkan kehidupan mereka pascabencana.
“Negara wajib hadir di tengah masyarakat saat terjadi masalah di daerah. Itu bukan hanya soal bantuan logistik, tapi soal memastikan keberlanjutan hidup warga,” kata Abcandra Akbar.
Ia menambahkan, kehadirannya di Kabupaten Donggala merupakan bagian dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar para wakil rakyat dan pejabat negara turun langsung mendengar jeritan rakyat.
Ia juga menyebutkan, telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Donggala untuk mendata seluruh kebutuhan masyarakat agar ditindaklanjuti oleh kementerian terkait.
“Saya minta data lengkap dari desa yang terdampak agar kita tidak hanya bicara bantuan sementara. Kita harus pikirkan masa depan mereka,” ujarnya.
Bantuan yang disalurkan kali ini, berasal dari Andi Agtas Foundation berupa selimut dan kebutuhan pokok senilai Rp150 juta. Selain itu, bantuan dari Kementerian Sosial juga sudah disalurkan berkat koordinasi yang intens dari pihaknya.
Di sisi lain, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho menegaskan, kepolisian turut aktif dalam upaya mitigasi dan penanganan jangka panjang.
Baca Juga: Respons Cepat Lintas Sektor Jadi Andalan Penanganan Banjir Bandang di Wombo
Ia telah menginstruksikan jajaran di wilayah Donggala untuk segera mengidentifikasi penyebab banjir, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi teknis.
“Langkah antisipatif harus segera dilakukan. Kami mendukung normalisasi sungai dan penyelesaian akar masalah agar bencana tidak terus berulang,” ujarnya.
