PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid bertemu langsung dengan jajaran Masyarakat Pemantau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dalam rangka memperkuat koordinasi pengawasan pelaksanaan program CSR perusahaan.
Pertemuan tersebut, menjadi langkah awal untuk membangun sinergi kelembagaan yang lebih transparan dan terarah.
Baca Juga: DPRD Sulteng Konsultasikan Raperda Strategis Pendidikan dan CSR ke Kemendagri
“Kita ingin pemanfaatan dana CSR tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar berdampak. Perlu koordinasi lintas sektor agar ada keselarasan antara rencana pembangunan daerah dan kontribusi dunia usaha,” ujar Gubernur Anwar Hafid saat audiensi di Kota Palu, Kamis, 25 Juli 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Masyarakat Pemantau TJSL, Taslim Bahar menyampaikan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana CSR perusahaan di daerah.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan, peran masyarakat sipil harus diperkuat sebagai mitra kritis pemerintah dan perusahaan dalam mengawal kebermanfaatan CSR.
“Kami akan dorong dialog rutin dan kerja bersama. Jangan sampai CSR hanya sekadar menggugurkan kewajiban perusahaan. Harus jelas sasarannya dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk segera menjadwalkan rapat teknis dengan Masyarakat Pemantau TJSL dan perusahaan-perusahaan strategis di Sulawesi Tengah, untuk menyusun prioritas kegiatan CSR yang berbasis kebutuhan lokal.
Sementara itu, Kepala DLH Sulawesi Tengah, Yoppy Patiro menegaskan, kesiapan instansinya dalam memfasilitasi pertemuan teknis tersebut.
Baca Juga: Jaga Lingkungan Sosial, BRI Cabang Parigi-BNPT Salurkan Bantuan TJSL
“Kami akan mengakomodasi semua masukan dan mulai menyusun mekanisme koordinasi bersama. Dengan begitu, CSR dapat dikelola secara terstruktur dan partisipatif,” ujarnya.
Pertemuan ini, menandai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi pembangunan kolaboratif yang transparan, berkeadilan, dan berbasis data.
Baca berita lainnya di Google News
