JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyoroti tren penurunan realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam pertemuan yang digelar di Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025.
Keduanya, sepakat memperkuat sinergi pusat-daerah guna mendorong optimalisasi program strategis nasional dan efektivitas pengelolaan fiskal daerah.
“Kami mencermati penurunan signifikan dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Ini perlu menjadi perhatian serius seluruh kepala daerah,” kata Mendagri Tito dalam keterangan pers usai pertemuan.
Baca Juga: Wagub Sulteng Tekankan Sinergi dan Responsifitas dalam Penyusunan Anggaran
Berdasarkan data Kemendagri, hingga 29 Juli 2025, realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional baru mencapai 46,24 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 52,91 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah juga melambat, baru mencapai 37,22 persen, menurun dari 44,75 persen pada 31 Juli 2024.
Kondisi tersebut, dikhawatirkan berdampak pada lambannya pelaksanaan program prioritas nasional di tingkat daerah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat.
“Realisasi anggaran bukan sekadar soal serapan, tetapi menjadi indikator penting kinerja layanan publik. Jika belanja lambat, maka manfaat program di masyarakat pun tertunda,” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Mendagri menyebutkan sejumlah daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tertinggi maupun terendah.
Untuk pendapatan, provinsi dengan capaian tertinggi antara lain Papua Tengah, DIY, Kalimantan Barat, dan Maluku Utara.
Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, tercatat Sumbawa Barat, Lebak, Banjarbaru, dan Denpasar sebagai daerah dengan realisasi terbaik.
Sebaliknya, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan realisasi pendapatan terendah.
Di tingkat kabupaten/kota, daerah seperti Raja Ampat, Ende, dan Sorong berada di posisi paling bawah.
Untuk belanja, capaian tertinggi di tingkat provinsi diraih DIY, Gorontalo, dan Jawa Barat. Di tingkat kabupaten/kota, Pati, Ciamis, dan Sukabumi menempati posisi atas.
Selanjutnya, Papua Barat, Kepulauan Aru, dan Manado menjadi wilayah dengan realisasi belanja terendah.
Pertemuan ini, juga menjadi momentum konsolidasi antara Kemendagri dan Kemenkeu dalam merumuskan langkah percepatan realisasi anggaran.
Baca Juga: DPR RI Apresiasi Realisasi Anggaran dan Capaian Kemendes PDTT
Mendagri menegaskan akan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pemda agar tidak terjadi stagnasi fiskal menjelang kuartal akhir tahun anggaran.
“Keberhasilan program nasional tak hanya tergantung pada desain pusat, tetapi juga pada eksekusi daerah. Serapan rendah akan mengganggu kesinambungan pembangunan,” tegasnya.
Baca berita lainnya di Google News
