JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan demografi, sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Ia menyatakan, peningkatan pemahaman kepala daerah terhadap isu kependudukan akan memperkuat kerja-kerja Kementerian Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN di daerah.
Baca Juga: Dinas Pendidikan Sulteng Juara Nasional, Unggulkan Buku Cegah Stunting untuk Remaja
“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” ujar Mendagri Tito dalam pertemuan bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, di Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan tak bisa dilepaskan dari pengelolaan demografi yang baik. Ia menyebut, Indonesia harus belajar dari negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang mengalami tantangan serius akibat ketidakseimbangan jumlah penduduk, terutama di wilayah perkotaan.
“Negara-negara itu mengalami penurunan angka kelahiran karena gaya hidup kota yang kompetitif. Mereka sekarang berusaha membalikkan arah, mendorong warganya kembali ke desa dan memberi insentif untuk itu,” jelasnya.
Di Indonesia, lanjutnya, pemerintah telah lebih dulu berupaya menahan laju urbanisasi dengan memperkuat ekonomi desa melalui kebijakan Dana Desa.
Namun, ia menilai upaya tersebut perlu diperkuat lagi dengan keterlibatan aktif kepala daerah dalam mengarusutamakan isu demografi.
Baca Juga: Wamendagri Bima: Penerapan Otonomi Daerah Harus Berpihak pada Keadilan Sosial
“Kita ingin pemda ikut terlibat, termasuk memberi dukungan kepada pegawai BKKBN yang bekerja di daerah,” tambahnya.
Ia pun menegaskan komitmennya untuk membangun komunikasi intensif antara Kemendagri, Kemendukbangga/BKKBN, dan seluruh kepala daerah agar pengendalian penduduk tak hanya menjadi isu sektoral, tetapi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang strategis.
Baca berita lainnya di Google News
