Keterbukaan Informasi Jadi Pondasi Tata Kelola Pemerintahan di Sulteng

PALU, theopini.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan keterbukaan informasi publik sebagai pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Hal itu, ditegaskan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025 yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) di Kota Palu, Kamis, 21 Agustus 2025.

“Keterbukaan informasi bukan ancaman, melainkan peluang untuk membangun pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat. PPID adalah wajah keterbukaan pemerintah. Mereka harus diberi dukungan penuh agar dapat menjalankan tugas secara maksimal,” ujar Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina.

Ia menegaskan, keterbukaan informasi publik harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga wujud tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

“Pemerintah yang kuat adalah yang terbuka. Pemerintah yang dipercaya adalah yang bersedia diawasi. Dan pemerintah yang dicintai rakyatnya adalah yang melayani dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Novalina juga menyoroti keterkaitan keterbukaan informasi dengan sembilan program unggulan Pemprov Sulawesi Tengah “BERANI”, mulai dari Berani Cerdas, Berani Sehat, hingga Berani Berintegritas.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci agar program tersebut dapat tersampaikan luas kepada masyarakat.

Sebelumnya, Plt Kepala DKIPS Sulawesi Tengah, Wahyu Agus Pratama menjelaskan, Monev KIP 2025 memiliki tujuan strategis dalam memperkuat budaya transparansi di tubuh pemerintahan daerah.

“Kegiatan ini tidak hanya untuk menilai capaian, tetapi juga sebagai momentum memperkuat sinergi antar-OPD dalam membangun budaya keterbukaan dan pelayanan informasi yang lebih baik. Target kita adalah Sulteng Informatif 2026,” jelasnya.

Baca berita lainnya di Google News