PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menegaskan, sikap pemerintah untuk berada di garda terdepan dalam penyelesaian konflik agraria yang dialami warga Kelurahan Talise, Talise Valangguni, dan Tondo.
“Saya minta masyarakat jangan ragu. Pemerintah hadir untuk memastikan hak-hak warga tidak diabaikan, dan setiap penyelesaian akan berlandaskan aturan hukum yang jelas,” tegas Anwar saat memimpin pertemuan bersama Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Kanwil BPN, dan perwakilan masyarakat di ruang kerja Asisten I Setdaprov Sulawesi Tengah, Fahrudin, Jum’at, 12 September 2025.
Baca Juga: Satgas PKA Sulteng Dorong Dialog Penyelesaian Konflik Agraria di Banggai
Ia menekankan, pemerintah tidak tinggal diam menghadapi keluhan warga, dan memastikan persoalan lahan yang selama ini membelenggu masyarakat Talise dan sekitarnya akan ditangani secara serius dan transparan.
Menanggapi keresahan masyarakat, Anwar meminta Satgas PKA bersama Kanwil BPN segera melakukan pendataan ulang terhadap warga yang bersengketa. Langkah itu dinilai penting agar solusi dapat ditempuh tanpa merugikan pihak manapun.
Ia juga menambahkan, BPN tidak akan menerbitkan sertifikat tanah tanpa dasar hukum yang sah. Karena itu, warga diimbau tetap tenang dan mempercayakan proses penyelesaian kepada pemerintah.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak lagi menutup akses jalan umum di kawasan Hunian Tetap (Huntap).
Baca Juga: Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Tindaklanjuti Aduan Soal Sengketa HGU
Menurutnya, aksi semacam itu justru mengganggu kepentingan warga lainnya. “Mari kita jaga ketertiban bersama. Aspirasi masyarakat akan kami kawal, namun jangan sampai langkah perjuangan merugikan sesama,” ujarnya.
Ia pun menegaskan terhadap persoalan lahan yang dihadapi warga Talise dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen menghadirkan solusi damai, adil, dan bermartabat bagi masyarakat yang selama ini terdampak konflik agraria.
Baca berita lainnya di Google News
