BANGGAI, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menegaskan, rapat Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) yang digelar di Kabupaten Banggai, menjadi langkah penting untuk mencari solusi bagi masyarakat yang sekian lama terdampak persoalan agraria.
“Rapat ini membicarakan apa yang harus dilakukan untuk masyarakat kita yang sudah sekian lama belum ada solusi,” ujar Gubernur Anwar Hafid saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, Kecamatan Luwuk Selatan, Senin, 25 Agustus 2025.
Baca Juga: Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Tindaklanjuti Aduan Soal Sengketa HGU
Ia menambahkan, Satgas PKA yang dipimpin Eva Bande telah berjalan sejak April 2025 dan berhasil menyelesaikan sejumlah kasus agraria di Sulawesi Tengah melalui musyawarah.
Olehnya, Anwar Hafid berharap forum di Banggai dapat menjadi ruang dialog produktif bagi semua pihak yang terlibat.
Dengan mengusung tema “Berani Wujudkan Reforma Agraria Sulawesi Tengah di Kabupaten Banggai”, rapat ini mempertemukan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat.
Seluruh pihak diharapkan duduk bersama merumuskan solusi yang lebih adil, dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan kebijakan pemerintah.
Pemda Banggai menyambut, rapat ini sebagai momentum memperkuat koordinasi. Menurut pemerintah daerah, konflik pertanahan masyarakat kerap menimbulkan perselisihan, sehingga penyelesaiannya membutuhkan langkah terpadu, bukan parsial.
Rapat akan berlangsung selama tiga hari, 26–28 Agustus 2025, dengan agenda utama identifikasi kasus konflik agraria, pembahasan pola penyelesaian, hingga rencana tindak lanjut bersama.
Baca Juga: FRAS: Gubernur Tidak Serius Menangani Konflik Agraria di Sulteng
Langkah Satgas PKA Sulawesi Tengah menggelar rapat di Banggai dipandang sebagai wujud keseriusan pemerintah dan pemangku kepentingan menghadirkan solusi agraria.
Forum ini, diharapkan melahirkan komitmen nyata untuk memperkuat kepastian hak atas tanah sekaligus mewujudkan reforma agraria yang inklusif dan berkeadilan di Sulawesi Tengah.
Baca berita lainnya di Google News
Komentar