PARIMO, theopini.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, mendorong keterlibatan aktif pemerintah desa dalam menyelesaikan persoalan anak putus sekolah (ATS).
Hal itu, menjadi fokus utama dalam kegiatan verifikasi data ATS 2025 yang kini memasuki tahap akhir di 23 kecamatan.
Baca Juga: Kolaborasi Sekolah dan Warga Donggala Sukses Tekan Angka Putus Sekolah
“Masalah anak putus sekolah tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan sendiri. Justru desa yang lebih tahu warganya, siapa yang berhenti sekolah dan kenapa. Karena itu, kami ajak semua pihak bergandengan tangan menuntaskan persoalan ini,” tegas Kepala Bidang Paud dan Dikmas, Dahniar, saat pendampingan verifikasi data ATS di Kecamatan Balinggi, Rabu, 15 Oktober 2025.
Menurutnya, operator desa memiliki peran penting karena menguasai data nama dan alamat warga secara detail. Tanpa kontribusi mereka, proses verifikasi akan menemui jalan buntu
“Tujuan akhirnya adalah mengembalikan anak ke sekolah. Itu tidak mungkin tercapai kalau desa tidak ikut membantu memperbaiki data,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan operator kecamatan, dan desa yang aktif memperbarui data masyarakat putus sekolah dalam sistem.
“Kehadiran operator dari desa menjadi langkah kolaboratif yang penting. Jika data masih menunjukkan ada anak tidak bersekolah, operator desa dapat langsung menelusuri alamat dan kondisi anak tersebut,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan, Surahman Rudin menjelaskan, kegiatan ini juga untuk memastikan operator memahami cara kerja dasbor Pusat Data dan Informasi(Pusdatin) Kemdikdasmen.
“Lewat dasbor itu, data anak bisa dilihat by name by address. Operator desa menginput warga yang belum pernah bersekolah, sementara operator sekolah memverifikasi yang putus di tengah jalan atau lulus tapi tidak melanjutkan,” jelasnya.
Surahman mengungkapkan, dari hasil analisis lapangan, jumlah ATS sebenarnya tidak sebesar yang tercatat dalam sistem.
Banyak anak yang terdata putus sekolah ternyata melanjutkan pendidikan di pondok pesantren yang belum terhubung dengan sistem Dapodik atau EMIS.
“Data di sistem masih 14 ribuan, padahal perkiraan real di lapangan sekitar tujuh ribu. Setelah verifikasi, data itu akan diklarifikasi agar lebih akurat,” ujarnya.
Baca Juga: Kolaborasi Jadi Kunci, Desa Toaya Catat Angka Putus Sekolah di Bawah 10 Persen
Ia menegaskan, ketika ditemukan anak benar-benar putus sekolah, semua pihak — mulai dari sekolah, pemerintah desa hingga orang tua harus bekerja sama agar anak tersebut bisa kembali bersekolah, baik di jalur formal maupun non-formal.
“Setelah verifikasi selesai, kami akan sampaikan hasilnya ke Pusdatin agar angka ril ATS di Parigi Moutong bisa segera dirilis,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
