Mayoritas Berkualifikasi Kecil, INKINDO Sulteng Desak Payung Hukum untuk Konsultan Lokal

PALU, theopini.id — Kualifikasi kecil yang mendominasi konsultan lokal, menjadi sorotan dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-11 INKINDO Sulawesi Tengah 2026.

Olehnya, pemerintah provinsi didorong segera menghadirkan regulasi daerah sebagai payung hukum untuk melindungi, dan memperluas ruang gerak pelaku usaha konsultan lokal.

“Harus berbagi ke teman-teman konsultan lain supaya bisa sama-sama hidup dan sejahtera,” tegas Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido, saat membuka Musprov di Kota, Palu, Kamis, 12 Februari 2026.

Baca Juga: Pemerintah Sulteng Dorong INKINDO Lakukan Percepatan Infrastruktur

Wagub Reny menyoroti praktik monopoli proyek, yang dinilai menghambat pemerataan ekonomi di sektor jasa konsultansi.

Ia meminta tidak ada lagi penguasaan paket pekerjaan oleh segelintir pihak, dan mendorong semangat kolaborasi antarkonsultan.

Menurutnya, iklim usaha yang sehat hanya dapat terwujud jika para pelaku usaha mematuhi koridor hukum dan kaidah teknis.

BACA JUGA:  Resmikan Masjid An-Naafi, Gubernur Sulteng Tekankan Nilai Keimanan dan Ketakwaan

Ketaatan terhadap aturan, kata dia, akan menghindarkan konsultan dari persoalan hukum akibat kelalaian administrasi.

Ia juga menyampaikan komitmen Pemprov Sulawesi Tengah untuk mendorong lahirnya regulasi daerah yang dapat mengakomodir dan melindungi konsultan lokal, agar tidak tergerus oleh perusahaan dari luar daerah.

“Mari kita bersinergi dengan Pemda secara profesional,” ajaknya.

Desakan adanya payung hukum daerah sebelumnya disampaikan Ketua INKINDO Sulawesi Tengah, Saiful Pagesa.

Ia mengungkapkan mayoritas anggotanya masih berkualifikasi ‘kecil’, sementara banyak paket pekerjaan dari pemerintah pusat maupun daerah mensyaratkan kualifikasi ‘besar’.

“Sempit sekali ruang yang tersisa bagi konsultan lokal untuk berpartisipasi,” ungkapnya.

Akibatnya, konsultan lokal kerap tersingkir sejak tahap administrasi sebelum masuk pada proses kompetisi teknis. Ia berharap ada keberpihakan kebijakan agar pelaku usaha lokal dapat naik kelas dan berdaya saing.

BACA JUGA:  Festival Teluk Lalong di Banggai Hadirkan Penguatan Seni Budaya Lokal

Ketua Umum INKINDO Erie Heryadi mendorong langkah konkret pemerintah daerah dengan mencontoh Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah memiliki produk hukum untuk memproteksi konsultan lokal.

“Kami mohon bantuan Ibu Wagub agar anggota INKINDO bisa terus berkarya dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Ketua Terpilih Segera Benahi Pengurus dan Anggota INKINDO Sulteng

Pembukaan Musprov ke-11 INKINDO Sulawesi Tengah ditandai dengan pemukulan gong oleh Wagub Reny A. Lamadjido.

Agenda utama musyawarah tersebut, adalah pemilihan Ketua DPP INKINDO Sulawesi Tengah untuk masa bakti selanjutnya, dengan dihadiri perwakilan INKINDO dari Sulawesi Selatan, Papua, dan Jawa Timur serta para mitra usaha dan pimpinan OPD.

Baca berita lainnya di Google News

Komentar