PALU, theopini.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Ma’mun Amir mengikuti rapat monitoring dan evaluasi tim pengendalian inflasi daerah 2022 bersama Pemerintah Pusat secara virtual melalui zoom meeting, Senin, 14 November 2022.
Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur didampingi Kepala Dinas Sosial Dra. Sitti Hasbiah N. Zaenong, M.Si, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Richard Arnaldo Djanggola, SE., MSA, Kepala Biro Ekonomi Yuniarto Pasman, SH bersama Perwakilan Kepala OPD dan Perbankan lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah.
Baca Juga : Angka Inflasi Menurun, Mendagri: Berkat Kerja Sama Pusat dan Daerah
Dalam paparannya, Direktur Statistik Harga BPS Windhiarso Ponco Adi Putranto mengatakan, berdasarkan indikator yang ditelusuri oleh BPS, catatan peristiwa dalam situasi global dan domestik, Food Agriculture Organization (FAO) menerbitkan Food Price Index Oktober 2022, cenderung sama dengan September 2022, harga pangan relatif stabil dari 136 persen menjadi 135,9 persen.
Sementara, pada bagian Domestik dengan siklus tahunan, terdapat kenaikan harga pada periode musim gadu (musim panen kedua), dan paceklik hingga masuk panen menuju panen raya. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan harga fleksibilitas untuk pembelian beras.
“Pada 2022, ada 150 kota yang menyelenggarakan Survei Biaya Hidup (SBH) dan untuk kebutuhan penghitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dari 242 kabupaten/kota lain menggunakan bobot komoditas pada kota yang menjadi kota SBH,” bebernya.
Berdasarkan pantauan kenaikan harga komoditas di Minggu ke-2 November 2022, yaitu komoditas bawang merah 149 kabupaten/kota, telur ayam ras 135 kabupaten/kota, daging ayam ras 104 kabupaten/kota, minyak goreng 102 kabupaten/kota, cabai rawit 81 kabupaten/kota, cabai merah 68 kabupaten/kota, dan beras 61 kabupaten/kota.
Kemudian, wilayah Indeks Perkembangan Harga (IPH) mengalami peningkatan di Minggu ke-2 November 2022, untuk komoditas cabai merah, cabai rawit, mie kering, beras, telur ayam, bawang merah dan daging ayam ras.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wenpi Wetipo mengatakan, ada enam upaya konkret Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penanganan Inflasi, antara lain melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan Sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.
Baca Juga : Kendalikan Inflasi, Kepala Daerah Diminta Optimalkan APBD
Menurutnya, ada 12 Pemda telah melakukan enam upaya konkret dalan penanganan inflasi. Kemudian, 66 Pemda telah melakukan empat hingga lima dari enam upaya konkret penanganan inflasi.
“Sementara 298 Pemda, belum melakukan upaya kongkret tersebut, 138 Pemda belum sama sekali melakukan upaya itu,” pungaksnya.
Sumber : Humas Pemprov Sulawesi Tengah
