JAKARTA, theopini.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau pemerintah menyiapkan sistem terintegrasi untuk memvalidasi tenaga honorer.
Meningat, masih terkendalanya penyusunan revisi Undang- Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kini.
Baca Juga : LaNyalla: Fenomena Pungli Seperti Gunung Es
“Data mengenai honorer ini tidak pernah selesai, tidak pernah jelas. Tak heran, jika akhirnya validitas data tenaga honorer ikut menghambat penyusunan revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya, Sabtu, 4 Februari 2023.
Bahkan, lebih heran lagi, setiap tahun dilakukan pemutakhiran data. Padahal, kata dia, lewat proses tersebut harusnya didapatkan data tenaga honorer yang lanjut atau berhenti.
“Tapi faktanya ternyata tidak demikian. Berarti ada sistem yang salah,” tukasnya.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk membuat sistem digital terintegrasi antar lembaga terkait dan yang berkepentingan.
“Dengan data ini, otomatis didapatkan data yang konkret kapan terjadi penambahan atau pun pengurangan,” katanya.
LaNyalla pun mengatakan, sistem juga perlu dilengkapi dengan TMT atau Terhitung Mulai Tanggal. “Jadi akan terlihat mata tenaga honor yang baru ditambahkan dan mana yang memang memiliki TMT sudah lama,” terangnya.
Baca Juga : LaNyalla Desak Isu Aliran Dana Korupsi CPO Mengalir ke Parpol Diusut
Apabila pemerintah tetap membiarkan permasalahan tenaga honor dengan perubahan data yang fluktuatif, ia menilai, masalah ini tidak akan pernah selesai.
“Karena diperkirakan hampir di semua daerah penambahan tenaga honor akan terus terjadi karena orang memerlukan pekerjaan. Tapi tanpa data valid, hal itu akan menjadi masalah,” pungkasnya.
