Theopini.id – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, meminta jajaran pemerintah memberikan perhatian khusus untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir Indonesia.
“Caranya dengan mengidentifikasi program-program pengurangan kemiskinan ekstrem yang sesuai dengan wilayah pesisir, serta menyempurnakan program yang ada saat ini agar lebih berdampak pada masyarakat,” kata Ma’ruf Amin dikutip dari siaran persnya, Selasa, 21 Desember 2021.
Dia mengatakan, tingkat kemiskinan ekstrim di wilayah pesisir relatif lebih tinggi, dan memiliki persoalan yang lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2021 sebesar 4, 19 persen atau berjumlah 10,86 juta jiwa dari angka kemiskinan nasional sebesar 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta jiwa.
“Komplementaritas program kerja antarkementerian/lembaga serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pelibatan kontribusi dari pelaku non-pemerintah adalah kunci dalam menyukseskan agenda penurunan kemiskinan ekstrem,” kata dia.
Dia menuturkan, persoalan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir juga relatif lebih kompleks, karena kelompoknya memiliki beberapa karakteristik.
Misalnya, dari aspek demografi, anggota rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir lebih besar, dengan rata-rata umur kepala rumah tangga lebih produktif.
Dari aspek pendidikan, sebagian besar kepala rumah tangga miskin ekstrem di wilayah pesisir pun, tidak bersekolah dan hanya lulusan sekolah dasar.
Sementara, dari aspek perumahan, kelompok miskin ekstrem di wilayah pesisir memiliki akses sanitasi, air bersih, dan penerangan yang kurang memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.
“Kemudian, ketenagakerjaannya sebagian besar memiliki pekerjaan, namun terkonsentasi pada kelompok yang berusaha sendiri atau berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar,” ujarnya.
Selanjutnya, dari aspek infrastrukut perlu ada perbaikan atas akses sistem komunikasi, jasa pengiriman, dan penerangan di wilayah pesisir.
“Kerentanan relatif lebih rawan terutama terkait dengan gizi buruk, dan keberadaan pemukiman kumuh atau di bantaran sungai. Akses layanan dasar, akses sekitar kesehatan relatif lebih buruk, terutama terkait rumah sakit bersalin dan poliklinik,” kata dia.
Dia menyebut pemerintah akan fokus menangani penanganan kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota pada 2022.
Pemerintah juga menaruh perhatian khusus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, karena dari daftar penanganan mayoritasnya adalah wilayah pesisir.
“Dari 212 kabupaten/kota yang menjadi target penanganan kemiskinan ekstrem pada 2022, terdapat 147 kabupaten/kota atau 69 persen yang berada di wilayah pesisir,” pungkasnya.***
