JAKARTA, theopini.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) progam cetak sawah rakyat, di Jakarta, Jum’at, 7 Juni 2024.
“Indonesia sebagai negara beriklim tropis, sangat berpeluang mewujudkan swasembada pangan, jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki 4 musim,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Baca Juga: Kebut Optimalisasi Lahan, Kementan Gelar Tanam Padi Perdana di Kalteng
Ia menilai, visi dan misi Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan, merupakan langkah yang luar biasa dan patut diapresiasi.
“Kita bisa sepanjang tahun, kita cukup air, kita memiliki tanah yang subur, lebih dari 100 volcano, dan banyak sekali sebetulnya peluang tenaga kerja lagi cukup banyak untuk mewujudkan harapan dari visi Pak Mentan itu,” katanya.
Ia menegaskan, swasembada pangan bukan persoalan mudah dan harus melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda).
Menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan Pemda untuk meningkatkan produktivitas pertanian, di antaranya:
- Pengembangan infrastruktur pertanian
- pelatihan dan pengembangan kapasitas petani
- Diversifikasi pertanian dan nilai tambah
- Kolaborasi dan kemitraan
- Pemantauan dan evaluasi.
“Kita harus mengajak semua daerah ini, paralel bekerja, mendongkrak pertanian wilayahnya masing-masing. Kemudian dari pemerintah pusat memberikan dukungan, dorongan memetakan mana perlu didukung dan mana yang tidak,” tegasnya.
Terkait anggaran pertanian, Mendagri menerangkan, Pemda dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia mencontohkan Pemda dengan PAD yang kuat, seperti Banten dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membuat beragam program pertanian.
Baca Juga: Kementan Dorong Upaya Memperlambat Alih Fungsi Lahan Pertanian
Sementara itu, daerah dengan PAD rendah diperlukan intervensi dari pemerintah pusat, agar dapat meningkatkan sistem pertanian di wilayah masing-masing.
“Nah daerah-daerah [dengan PAD rendah] ini memang harus dibantu, karena uangnya sudah habis buat belanja pegawai, operasional pegawai, yang wajib tadi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, sehingga pertanian ya mereka tidak punya uang,” pungkasnya.
