NABIRE, theopini.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya sinergisitas berbagai pihak di Provinsi Papua Tengah, dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Menurut Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Togap Simangunsong mengingatkan, berbagai potensi kerawanan yang perlu diwaspadai.
Baca Juga: Kapolda Sulteng Ungkap Indeks Potensi Kerawanan Pilkada
Hal ini, seperti politik uang, gangguan keamanan, ujaran kebencian dan hoaks, netralitas aparatur sipil negara (ASN), konflik antar-pendukung pasangan calon, serta sengketa hasil Pilkada.
“Suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024, tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara Pemilu saja, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP. Akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama termasuk pemerintah dan pemerintah daerah serta unsur Forkopimda dan stakeholder terkait,” ujar Togap, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah, Nabire, Provinsi Papu Tengah, Jum’at, 2 Agustus 2024.
Ia mengungkapkan, perlunya mengantisipasi masalah hukum yang berpotensi muncul pasca-Pilkada. Berkaca dari penyelenggaraan sebelumnya, gelaran tersebut kerap diwarnai gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tentu ini, menjadi warning atau peringatan kepada kita, khususnya bagi penyelenggara Pemilu di kabupaten, kota, provinsi, [termasuk] TNI dan Polri,” tegasnya.
Ia menyebutkan, terdapat empat indikator Pilkada Serentak 2024 dinilai berhasil. Hal itu, di antaranya berlangsung aman dan lancar, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, serta roda pemerintahan tetap berjalan lancar.
“Jadi kalau kita belajar daripada pengalaman kemarin Pilpres dan Pileg kemarin, ini empat kriteria ini terpenuhi semua,” jelasnya.
Di lain sisi, Togap mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Papua Tengah yang telah menyiapkan berbagai kebutuhan dalam menyukseskan Pilkada 2024.
Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, ia mengatakan, persiapan teknis terutama terkait pembiayaan telah selesai atau mencapai tahap akhir.
Baca Juga: Presiden Hadiri Puncak Peringatan HAN 2024 di Papua
Pembiayaan tersebut, berupa dana hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah, serta pihak keamanan TNI dan Polri.
“Jadi kalau sudah tuntas [pembiayaannya], apa pun bisa dikerjakan dengan baik,” pungkasnya.
