JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga barang serta jasa.
Ia mengaku, dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menekankan agar upaya pengendalian inflasi terus digalakkan.
Baca Juga: Pjs Wali Kota Makassar Berharap GPM Serentak Mampu Kendalikan Inflasi
“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan, pengendalian inflasi, pengendalian barang dan jasa agar tidak memberatkan masyarakat sangat penting,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.
Di samping itu, Presiden Prabowo juga memiliki perhatian tinggi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan.
Hal ini, termasuk dalam bidang perumahan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga koperasi.
Sedangkan pada jangka menengah, kata dia, Presiden juga bakal berfokus pada program swasembada pangan dan energi.
Oleh karena itu, Mendagri mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membantu menyukseskan program tersebut.
“Semuanya bukan hanya kepentingan pusat akan mendapat manfaat, tapi kepentingan rakyat. Dan itu akan membawa nama baik kepala daerah juga,” imbuhnya.
Dalam konteks pengendalian inflasi, ia mengatakan, Kemendagri telah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sejak 2022.
Saat itu, Presiden Joko Widodo meminta agar penanganan inflasi dilakukan, seperti pengendalian Covid-19. Dengan begitu, data inflasi di daerah dapat diketahui secara riil.
Saat ini, angka inflasi lebih terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 6 Oktober 2024, inflasi year on year (yoy) September 2024 sebesar 1,84 persen. Angka tersebut, masih berada dalam jangkauan target Pemerintah Pusat.
“Range inflasi yang ditarget adalah 2,5 persen +/- 1 persen. Artinya paling rendah 1,5 persen, paling tinggi 3,5 persen. Ini adalah strategi kita, strategi nasional, Indonesia,” imbuhnya.
Menurutnya, ditetapkannya target tersebut lantaran Indonesia merupakan negara konsumen sekaligus produsen.
Keseimbangan angka inflasi diperlukan untuk menjaga pengendalian harga yang tidak memberatkan konsumen dan produsen.
Baca Juga: Capaian Inflasi 1,84 Persen, Mendagri Apresiasi Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah
Pasalnya, bila inflasi terlalu tinggi, masyarakat, khususnya yang berada pada kategori tidak mampu, akan mengalami tekanan. Sebaliknya, bila inflasi terlalu rendah, para produsen akan kesulitan dalam menutup biaya operasionalnya.
“Kita dari angka inflasi yoy 5,95 persen di September 2022 mulai penugasan, sekarang kita berhasil menurunkan di angka 1,84 persen,” pungkasnya.
