PARIMO, theopini.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah memberikan penguatan reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui sosialisasi.
Kegiatan yang diinisiasi BKPSDM Parimo ini, dibuka secara resmi oleh Asisten Administasi Umum Yusnaeni di Parigi, Senin, 24 Februari 2025.
Baca Juga: Pemda Parimo Diminta Segera Sikapi Polemik Aktivitas Tambang Emas Ilegal
“Kegiatan ini, sangat penting untuk dilaksanakan, karena reformasi birokrasi merupakan langkah fundamental dalam memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih profesional, transparan, akuntabel, dan tentu saja dapat lebih mengutamakan pelayanan publik yang prima,” kata Yusnaeni, membacakan sambutan Pj Bupati Parimo.
Sosialisasi ini, menurutnya, merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tentang evaluasi reformasi birokrasi.
Di mana, evaluasi reformasi birokrasi merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, bertujuan untuk menilai kemajuan dan efektivitas, upaya perbaikan birokrasi di Kabupate Parimo.
Reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Parimo menjadi bagian dari
komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.
“Melalui penguatan reformasi birokrasi ini, kita ingin menciptakan pemerintahan yang tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi juga memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” tukasnya.
Hal ini, kata dia, menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas hidup warga, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui sosialisasi ini, ia berharap seluruh elemen pemerintahan di Kabupaten Parimo memahami dengan baik arah dan kebijakan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan.
“Sosialisasi ini, bukan hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai wadah bagi kita semua untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan memberikan masukan konstruktif guna perbaikan bersama,” ujarnya.
Baca Juga: Pemda Parimo Apresiasi Penanaman Jagung Yang Diinisiasi Kepolisian
Yusnaeni pun menekankan, reformasi birokrasi bukan menjadi tugas satu pihak atau satu kelompok saja, melainkan tanggung jawab bersama.
Olehnya, ia juga mengajak seluruh Aparat Sipil Negara (ASN), mulai dari tingkat pejabat eselon hingga staf untuk bersama-sama mendukung dan mengimplementasikan perubahan ini dengan semangat yang tinggi.
