PARIMO, theopini.id — Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyoroti masih banyaknya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal.
Fraksi ini, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo untuk mengevaluasi strategi pengelolaan sumber pendapatan dan menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai langkah konkret peningkatan PAD.
Baca Juga: Fraksi Perindo DPRD Parimo Minta Pemda Tingkatkan PAD dan Infrastruktur
“Setelah mencermati laporan pertanggungjawaban Bupati, APBD merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekretaris Fraksi, Mohammad Irfain dalam sidang paripurna pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, pada Senin, 23 Juni 2025.
Dalam laporan tersebut, target PAD tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp147,16 miliar, sementara realisasinya mencapai Rp145,68 miliar, atau sekitar 98,9 persen.
Meski realisasi cukup tinggi, Fraksi Perindo menilai sejumlah sektor pendapatan masih bisa ditingkatkan. Di antaranya pengelolaan pajak daerah, optimalisasi retribusi, dan sektor pariwisata.
“Fraksi Perindo menilai masih ada potensi PAD yang belum tergarap maksimal. Misalnya, sektor pariwisata dan pengelolaan pajak pertambahan nilai yang membutuhkan perhatian lebih serius,” kata dia.
Fraksi Perindo juga mendorong Pemda Parimo untuk mengkaji kembali kelayakan dan prospek perusahaan milik daerah.
Salah satu usulannya, yakni membentuk tim profesional sebagai pemangku kepentingan agar BUMD dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD melalui sektor perdagangan hasil bumi dan lainnya.
“Perlu ada langkah konkret untuk mengefisienkan pengelolaan BUMD. Ini bukan sekadar mengaktifkan kembali, tetapi memastikan BUMD berjalan dengan model bisnis yang kuat,” katanya.
Selain soal PAD, Fraksi Perindo turut menyinggung pelaksanaan program bantuan langsung pemerintah, seperti distribusi LPG subsidi 3 kilogram, pengadaan seragam sekolah gratis, dan pelayanan kesehatan gratis agar segera direalisasikan.
Di akhir pandangan fraksinya, Perindo juga mengkritisi lemahnya kemampuan Pemda dalam menyusun asumsi makro dan mikro serta memetakan masalah riil masyarakat, yang berdampak pada tidak tepatnya rumusan kebijakan dan asumsi PAD tahun berjalan.
“Akibat lemahnya identifikasi persoalan dan asumsi, indikator peningkatan atau penurunan PAD sulit diukur pada tahun berikutnya,” ucap Irfain.
Baca Juga: DPRD Parimo Bentuk Tujuh Fraksi, Satu di Antaranya Gabungan Parpol
Fraksi Perindo berharap, Raperda pertanggungjawaban APBD ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk menjawab tantangan fiskal ke depan dan mendukung visi-misi pembangunan Kabupaten Parimo.
“Akhirnya, kami harap APBD 2024 yang dibahas dalam masa sidang II ini benar-benar menjadi instrumen penggerak kemajuan daerah,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
