PALU, theopini.id – Penguatan infrastruktur dan penataan ruang yang berkeadilan, menjadi sorotan utama dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis, 10 Juli 2025.
Forum ini, mempertemukan pemerintah pusat dan daerah guna menyelaraskan visi pembangunan yang merata dan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
Baca Juga: Mendagri Dorong Pemda Percepat Penyelesaian RTRW dan RDTR
Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid, menegaskan pentingnya konektivitas antardaerah di Sulawesi, demi membuka potensi besar wilayah ini.
“Sulawesi ini mengandung potensi sumber daya alam yang luar biasa. Tapi infrastruktur masih minim. Jika konektivitas antarwilayah diperkuat, saya yakin mutiara Indonesia akan lahir dari Sulawesi dan bagian timur,” ujarnya.
Ia juga menekankan, perlunya menjadikan penataan ruang sebagai landasan utama pembangunan, bukan sekadar mengikuti arus investasi.
“Forum ini harus melahirkan komitmen bersama. Jangan sampai investasi justru mengorbankan tata ruang yang seharusnya jadi acuan utama pembangunan,” tambahnya.
Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan dukungannya atas penguatan tata ruang sebagai panglima pembangunan.
“Pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan menghadapi konflik tata ruang sendirian. Di satu sisi, kita harus lindungi sawah untuk ketahanan pangan. Di sisi lain, kita juga harus bangun perumahan dan industri,” jelasnya.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Sulawesi dalam RPJMN sebesar 9,9 persen harus disertai distribusi kesejahteraan dan keadilan ekologis.
“Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi meninggalkan rakyat di bawah. Kita butuh pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
AHY juga mengungkap, dari total 451 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sulawesi, masih ada 361 yang belum tersusun.
Namun, dengan tersedianya peta dasar skala besar 1:5000 untuk seluruh wilayah Sulawesi, penyusunan RDTR tidak lagi punya alasan untuk tertunda.
Baca Juga: Menko AHY Tinjau Infrastruktur, Sinyal Penguatan Konektivitas Sulteng
Sebagai langkah konkret, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof Muh Aris menyerahkan peta dasar tersebut kepada seluruh gubernur se-Sulawesi, sebagai tanda kesiapan teknis dalam percepatan penyusunan dan legalisasi RDTR.
AHY menutup forum dengan menyatakan dukungan terhadap program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) hasil kerja sama dengan Bank Dunia, yang menjadi motor utama dalam akselerasi pembangunan berbasis tata ruang di kawasan timur Indonesia.
Baca berita lainnya di Google News
