JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan, pentingnya pemulihan kondisi sosial masyarakat pascaaksi anarkistis yang menyebabkan kerusakan fasilitas di sejumlah daerah.
Menurutnya, perbaikan sarana publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan memperdalam trauma masyarakat.
“Jangan menimbulkan, dibiarkan [fasilitas yang rusak] karena itu akan membuat trauma publik. Jadi segera dilakukan perbaikan dan kalau yang memerlukan waktu yang lama, tutup (areanya ditutupi),” kata Mendagri usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Selasa, 2 September 2025.
Baca Juga: Mendagri Tekankan Jiwa Entrepreneur Kepala Daerah untuk Perkuat PAD
Ia menjelaskan, perbaikan kerusakan bisa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alternatif lain adalah bantuan hibah, baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota lain yang memiliki kapasitas fiskal lebih kuat.
“Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme hibah,” ujarnya.
Pemerintah pusat, lanjutnya, juga membuka peluang untuk turut membantu pembiayaan, sambil menunggu proses pemetaan daerah yang mampu memperbaiki secara mandiri dan daerah yang membutuhkan dukungan. Saat ini, perhitungan total kerugian masih berlangsung di tingkat nasional.
Selain aspek infrastruktur, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah memastikan roda perekonomian tetap bergerak.
“Jangan kita kemudian kegiatan ekonomi terhenti karena akan terdampak kepada masyarakat semua,” tegasnya.
Ia mencatat sejak 25 Agustus 2025 aksi penyampaian pendapat digelar di berbagai wilayah. Meski sebagian besar berlangsung damai, sejumlah daerah mengalami kerusakan akibat aksi anarkistis.
Untuk menjaga kondusivitas, ia menginstruksikan Pemda segera berkoordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga akademisi. Ia juga mendorong kegiatan yang menghadirkan kedamaian, seperti doa bersama lintas elemen.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar Pemda fokus pada program prorakyat, termasuk pasar murah dan penyaluran bantuan sosial, serta menunda kegiatan seremonial yang dinilai tidak mendesak.
Baca Juga: Mendagri Ingatkan Risiko Penolakan Publik Jika Regulasi Tak Sesuai Kondisi Sosial
“Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana,” pesannya.
Mendagri menegaskan, pihaknya menunda persetujuan perjalanan luar negeri bagi kepala daerah. Para kepala daerah terutama yang wilayahnya rawan diminta tetap berada di tempat untuk mengendalikan situasi bersama Forkopimda.
Baca berita lainnya di Google News
