PALU, theopini.id – Kepala Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna mengungkapkan, distribusi beras dari daerah produsen seperti Banggai dan Morowali justru lebih banyak terserap ke luar provinsi, termasuk ke Gorontalo dan Maluku Utara.
Kondisi ini membuat harga beras di Provinsi Sulawesi Tengah lebih tinggi dibandingkan daerah tujuan distribusi.
“Berdasarkan data BPS, hingga Agustus 2025 Sulawesi Tengah masih mencatat surplus beras lebih dari 58 ribu ton. Dengan surplus itu, kebutuhan provinsi seharusnya tercukupi. Namun alokasi distribusi yang tidak seimbang membuat stabilisasi harga terganggu,” jelas Irfan dalam Rapat Koordinasi TPID bersama Gubernur H Anwar Hafid dan seluruh kabupaten/kota di Kota Palu, Rabu, 3 September 2025.
Baca Juga: Distribusi Beras Jadi Sorotan, Mendagri: Kendalikan Harga Tanpa Ganggu Pasokan
Ia menambahkan, faktor musim hujan di Oktober 2025 berpotensi mengganggu pengeringan hasil panen pertanian.
Untuk itu, peningkatan kapasitas rice milling unit di daerah seperti Kabupaten Parigi Moutong dinilai penting, agar kualitas beras terjaga dan distribusi lebih lancar.
“Kalau produksi bisa diolah maksimal di daerah sendiri, kualitas beras lebih terjaga dan distribusinya lebih lancar,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan perlunya gerakan bersama untuk mengendalikan inflasi.
Menurutnya, inflasi Sulteng per Agustus 2025 mencapai 3,62 persen year-on-year dan menempatkan provinsi ini masuk 10 besar tertinggi nasional.
“Kalau kita lihat per kabupaten, Tolitoli mencatat 5,70 persen, Morowali 5,69 persen, dan Banggai 4,66 persen. Tiga daerah ini harus segera bergerak cepat karena menjadi penyumbang terbesar inflasi Sulteng,” tegas Anwar.
Ia menyebut beras sebagai komoditas utama pemicu inflasi, terutama di Kabupaten Morowali, Tolitoli, dan Banggai. Karena itu, ia mendorong gerakan pasar murah yang lebih masif hingga ke desa-desa.
“Kita libatkan Bulog, TNI-Polri, kepala desa, camat, semua harus bergerak bersama. Hanya dengan cara itu harga beras bisa distabilkan, dan target kita tiga bulan ke depan inflasi harus turun di bawah 3,5 persen,” ujarnya.
Anwar juga menekankan pentingnya sinergi TPID provinsi dan kabupaten/kota, agar langkah yang ditempuh berdampak langsung.
“Kita tidak bisa hanya bicara konsep. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata agar harga tetap terkendali,” tegasnya.
Baca Juga: TPID Sulteng Intensifkan Pengawasan Beras: Stok Aman, Harga Dikendalikan Lewat Operasi Pasar
Rakor tersebut, menegaskan empat fokus utama TPID, yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Baik Gubernur maupun Kepala BI sepakat, pengendalian ekspektasi masyarakat sama pentingnya dengan menjaga stok beras.
“Otoritas harus hadir di pasar. Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah menjaga harga tetap stabil. Ekspektasi positif ini akan membantu menahan laju inflasi,” pungkas Anwar Hafid.
Baca berita lainnya di Google News
