JAKARTA, theopini.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti masih adanya pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi, namun realisasi belanja rendah. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
“Ada daerah dengan pendapatan yang tinggi, tapi belanjanya belum berjalan optimal. Karena itu, kami minta Pemda yang realisasi belanjanya masih rendah agar segera mengambil langkah percepatan,” tegas Bima saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jum’at, 26 September 2025.
Baca Juga: Wamendagri Ingatkan Ancaman Middle Income Trap, Ajak Daerah Bersinergi
Ia menjelaskan, percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menambah lapangan kerja, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur.
Ia menargetkan pada triwulan ketiga, realisasi belanja daerah sudah minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai.
Meski secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian positif, rendahnya belanja di sejumlah daerah disebabkan oleh beberapa faktor.
Di antaranya keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang/jasa, hingga keterbatasan SDM.
Baca Juga: Wamendagri Tekankan Inovasi Pendanaan untuk Jaga Layanan Dasar dan Program Nasional
“Kita mendorong kepala daerah dan dinas terkait untuk melakukan pendataan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa, agar belanjanya bisa maksimal,” jelasnya.
Dalam forum itu, Bima juga berdialog dengan perwakilan Pemda untuk menggali persoalan sekaligus mencari solusi percepatan penyerapan anggaran.
Baca berita lainnya di Google News
