PARIMO, theopini.id — Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H Erwin Burase menegaskan, upaya penertiban tambang ilegal di wilayahnya tidak boleh mengorbankan mata pencaharian masyarakat.
Ia meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Ilegal Fishing dan Ilegal Mining, bekerja dengan pendekatan yang manusiawi serta mempertimbangkan dampak ekonomi warga.
Baca Juga: Satgas PKA Sulteng Soroti Dugaan Pelanggaran PT HM di Morowali
“Harapan saya, Satgas bisa bekerja sama sesuai harapan. Lakukan pemetaan, dan tertibkan tanpa merugikan rakyat,” ujar Erwin saat memimpin rapat bersama Satgas di ruang rapat bupati, Senin, 27 Oktober 2025.
Menurutnya, aktivitas pertambangan emas ilegal telah lama menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Parimo.
Olehnya, penegakan hukum terhadap tambang ilegal harus disertai langkah pendampingan, agar warga tidak kehilangan sumber nafkah secara tiba-tiba.
“Yang kita cegah ini alat berat. Kalau masyarakat hanya menambang secara tradisional seperti mendulang, itu masih bisa ditoleransi. Tapi ekskavator harus dihentikan, karena dampaknya sangat besar,” tegasnya.
Erwin menjelaskan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti surat Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid, terkait penanganan aktivitas ilegal di sektor pertambangan dan perikanan.
Salah satu fokus utama, adalah menertibkan penggunaan alat berat yang terbukti merusak lingkungan di sejumlah wilayah tambang seperti di Desa Salubanga, Kecamatan Sausu.
Selain tambang, Bupati Erwin juga menyoroti praktik ilegal fishing yang masih terjadi di sejumlah kawasan Teluk Tomini.
Ia meminta Satgas segera memetakan titik-titik aktivitas, di antaranya di Desa Poli, Malalan, Sigolang, dan Bolano Bajo, agar penanganan bisa lebih terarah.
“Ilegal fishing dan ilegal mining ini harus ditangani bersama. Satgas harus punya data akurat agar langkah di lapangan tidak salah sasaran,” katanya.
Baca Juga: Bupati Erwin: Satgas Perlindungan Anak Harus Jalan, Bukan Sekadar Dibentuk
Ia menambahkan, keberhasilan Satgas tidak hanya diukur dari banyaknya lokasi tambang yang ditutup, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah tetap akan bertindak tegas, tapi dengan cara yang bijak. Kita ingin lingkungan tetap terjaga, rakyat pun tidak kehilangan penghidupan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
