JAKARTA, theopini.id — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan perannya sebagai koordinator utama, dalam memastikan sinkronisasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk percepatan Program Strategis Nasional.
“Peran Kemendagri adalah mengintegrasikan seluruh program prioritas Presiden agar berjalan selaras di daerah. Ini bukan hanya tugas sektoral, tetapi orkestrasi bersama lintas kementerian dan pemerintah daerah,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat Rapat Kerja dan RDP bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Selasa, 25 November 2025.
Baca Juga: Wamendagri Dorong Kepemimpinan Transformatif Hadapi Era Disrupsi Global
Ia menjelaskan, koordinasi tersebut tampak jelas dalam percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi kami percepat titik-titik SPPG, terutama di daerah 3T. SKB bersama PU dan BGN juga sudah diteken,” ungkapnya.
Kemendagri juga mengambil peran sentral dalam penyiapan kelembagaan ekonomi desa melalui Kopdeskel Merah Putih. Dukungan diberikan melalui pelatihan aparatur desa dan pembentukan Satgas khusus untuk pendataan lahan.
“Satgas ini fokus mendata lahan desa, kabupaten, kementerian, BUMN semua yang bisa digunakan untuk membangun Kopdeskel,” jelas Bima.
Selain itu, Kemendagri memastikan program kesehatan berbasis pelayanan langsung ke masyarakat berjalan optimal, termasuk Cek Kesehatan Gratis dan penguatan penanganan tuberkulosis.
“Kami kawal agar setiap daerah memastikan layanan ini benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah rakyat, Kemendagri juga mempermudah akses perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Pak Menteri memberi atensi khusus. BPHTB, PBG bagi MBR semua dipermudah izinnya,” kata dia.
Ia menambahkan, Kemendagri meminta pemerintah daerah mendukung pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan, pemanfaatan aset, hingga dukungan tenaga pengajar.
Baca Juga: Wamendagri Soroti Daerah Pendapatan Tinggi tapi Belanja Rendah
Di sektor pangan dan lingkungan, Kemendagri menitikberatkan koordinasi pengawasan irigasi, tata kelola pupuk, pencegahan alih fungsi lahan, dan model pengelolaan sampah waste to energy.
“Nah itu adalah dukungan kami bagi program prioritas,” kata Bima.
Dalam forum tersebut, Bima turut memaparkan agenda strategis lainnya seperti pengendalian inflasi, penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), fasilitasi kebijakan daerah, dan peningkatan kapasitas aparatur sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan nasional.
Baca berita lainnya di Google News
