PARIMO, theopini.id – Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, H. Erwin Burase, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) apabila terbukti terlibat dalam dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di wilayahnya.
Penegasan tersebut, disampaikan menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo pun telah menginstruksikan pembentukan tim terpadu untuk menelusuri persoalan tersebut.
“Kalau ASN jelas akan kita beri sanksi keras. Kita masih mencari tahu, karena baru sebatas informasi yang berkembang. Untuk itu saya minta tim terpadu bekerja secara independen,” kata Erwin di Parigi, Senin, 27 Agustus 2026.
Menurutnya, tim terpadu yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan bertugas mengidentifikasi akar persoalan, termasuk menelusuri dugaan adanya pihak-pihak yang bermain dalam distribusi BBM subsidi.
Erwin menjelaskan, persoalan yang terjadi bukan semata-mata kelangkaan BBM subsidi, melainkan dugaan distribusi yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan laporan yang diterimanya, terdapat indikasi BBM subsidi diperjualbelikan oleh oknum tertentu.
“Tim ini bertugas mengamankan dan meneliti di mana letak persoalannya, sehingga BBM subsidi ini tidak tepat sasaran. Banyak laporan yang kami terima bahwa ada dugaan diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu,” ujarnya.
Selain melakukan penelusuran, tim terpadu juga diminta berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar langkah penertiban dapat dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya di tingkat kabupaten.
Menanggapi adanya dugaan keterlibatan ASN dalam praktik tersebut, Erwin menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila hasil penelusuran menemukan bukti yang cukup.
“Kalau aparat, tentu kita serahkan kepada institusinya. Tetapi kalau ASN di lingkungan Pemda Parimo terbukti terlibat, akan kita berikan sanksi sesuai ketentuan. Mulai dari pemindahan jabatan hingga sanksi disiplin, bahkan diberhentikan apabila memang memenuhi ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia mengaku telah berulang kali mengingatkan jajarannya agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang terbukti terjadi demi memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, khususnya petani dan nelayan.
Baca berita lainnya di Google News
