PARIMO, theopini.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan bahwa penerapan prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak cukup dibuktikan melalui kelengkapan administrasi dan laporan kegiatan. Praktiknya harus benar-benar berjalan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hal ini untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan kepala desa bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi atau laporan yang ditampilkan melalui layar, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Perwakilan Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Aris Dedy Arham, saat monitoring dan evaluasi Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, untuk memastikan praktik antikorupsi berjalan, KPK tidak hanya mengandalkan dokumen yang disiapkan pemerintah desa.
Pihaknya juga melakukan diskusi langsung dengan masyarakat, termasuk sebelum kegiatan monitoring dan evaluasi berlangsung.
KPK menggali testimoni warga di sekitar lokasi kegiatan maupun masyarakat yang hadir dalam ruang diskusi publik.
Langkah tersebut, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan desa benar-benar melibatkan masyarakat dan memberikan manfaat bagi warga.
“Salah satu cara yang kami lakukan adalah dengan banyak berdiskusi di luar kegiatan monitoring dan evaluasi. Kami juga meminta testimoni langsung dari masyarakat untuk meyakinkan bahwa apa yang disampaikan kepala desa bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi atau laporan yang ditampilkan melalui layar, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata dia.
Dalam evaluasi tersebut, Aris melihat sudah ada kolaborasi yang baik antara perangkat desa dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Salah satunya berkaitan dengan pengaturan air yang menunjukkan adanya keterlibatan warga dalam mencari solusi atas persoalan di lingkungan mereka.
Meski demikian, terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan dijaga konsistensinya, terutama berkaitan dengan tata kelola kelembagaan dan keterbukaan informasi.
Salah satunya penyusunan laporan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). KPK mengingatkan pengurus BUMDes agar secara rutin menyampaikan laporan kepada kepala desa selaku penasihat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
Selain itu, kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menjadi perhatian. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa perlu didukung dokumen atau kertas kerja yang membuktikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan.
KPK RI juga meminta evaluasi kinerja pemerintahan desa dilakukan secara konsisten dua kali dalam setahun.
Sementara itu, survei kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan pemerintah desa dinilai masih perlu ditindaklanjuti dengan memublikasikan hasilnya agar dapat diketahui masyarakat.
Aris menyebut, secara umum kekurangan yang ditemukan dalam monitoring dan evaluasi tersebut bersifat minor atau tidak terlalu mendasar.
“Namun, perbaikan dan konsistensi tetap diperlukan agar tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
