Kementerian ATR/BPN Antisipasi Penyelesaian Permasalahan Tanah

Theopini.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahana Nasional (ATR/BPN) terus mencari solusi serta melakukan antisipasi agar permasalahan-permasalahan yang menyangkut pengadaan tanah tidak muncul kembali.

“Hal itu, sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat penyelesaian pengadaan tanah serta mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” ungkap Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Embun Sari, dalam keterangan tertulisnya, Senin 24 Januari 2022.

Dia mengatakan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) serta peraturan pelaksananya diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah dapat diselesaikan dengan baik.

“Tugas kita adalah memastikan dan menyediakan tanah-tanah untuk proyek strategis nasional itu tersedia, dan selain itu juga menyelesaikan pengadaan tanah non proyek strategis nasional. Dengan UUCK diharapkan menjawab permasalahan yang ada,” kata dia.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pihaknya telah membentuk roadmap, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPT). Sehingga, di 2022 pengadaan tanah dilakukan berbasis elektronik, dengan target 4,5 juta hektare.

Hal itu, tentunya selaras dengan roadmap Kementerian ATR/BPN. Bahkan, juga terdapat pengembangan dari Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam menggambarkan nilai tanah.

“Saat ini kita kenal ada Peta Nilai Bidang Tanah (NBT) ini merupakan pengembangan dari ZNT yang sebelumnya berbasis zona tapi kalau NBT sudah bidang perbidang jadi belum tentu bidang satu dengan bidang lainnya sama tergantung penggunaan dan peruntukannya,” ujarnya.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dalam empat tahap, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil.

“Harus kita ketahui bahwa sebelum UUCK semua tahapan berdiri sendiri dan lepas. Seperti misalnya pada saat perencanaan, instansi yang memerlukan tanah tidak boleh melibatkan ATR/BPN, namun setelah adanya UUCK kita bisa dilibatkan di perencanaan sehingga akan lebih siap dalam penyiapan datanya,” tambahnya.

Laporan : Suryadi/*

banner 1280x250

Komentar