Theopini.id – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Duwel Rawing, meminta pemerintah menggelar Operasi Pasar (OP) sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng. Permintaan itu untuk menindaklanjuti keluhan dari masyarakat terkait mahalnya harga mintak goreng dan sulitnya mendapatkan yang disubsidi pemerintah pusat.
“Bukan hanya masyarakat, pedagang juga mengeluhkan kelangkaan minyak goreng disubsidi oleh pemerintah pusat. Kondisi itu harus disikapi serius oleh Pemda di Kalteng,” ucap Duwel di Palangka Raya, dikutip Republika.co.id, Selasa 8 Februari 2022.
Dia mengatakan, kelangkaan minya goreng bersubsidi itu diakibatkan adanya oknum tertentu yang secara sengaja melakukan penimbunan, atau bisa juga produsen mengurangi jumlah produksi minyak goreng dan mengalihkan menjadi produk lainnya, seperti biodiesel dan lain sebagainya.
“Tapi, untuk lebih pastinya pemerintah provinsi melalui instansi dinas terkait bersama aparat penegak hukum, harus lebih jeli menelusuri penyebabnya dan mengatasi kelangkaan minyak goreng itu,” kata dia.
Dia pun mengingatkan, minyak goreng bersubsidi yang diprogramkan pemerintah pusat itu, sebenarnya lebih ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Jadi, pengawasan peredarannya harus benar-benar lebih diperketat, agar tidak salah sasaran dan justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu mendapatkan keuntungan,” kata Duwel.
Program minyak goreng bersubsidi itu kebijakan dari pemerintah pusat, maka tentunya dibutuhkan suatu komitmen bersama, baik itu dari pemerintah pusat didukung pemerintah daerah, produsen minyak goreng, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Bulog dan lainnya dalam menjalankan kebijakan tersebut secara bersama-sama.
“Setiap kebijakan seperti itu, tentunya ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi, bahkan itu di luar dari prediksi semula,” kata Duwel.
Selain menggelar operasi pasar di sejumlah tempat, ia meniai, perlu menelusuri terjadinya kelangkaan minyak goreng yang disubsidi oleh pemerintah pusat.***
