the OPINI
No Result
View All Result
  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa
No Result
View All Result
the OPINI
No Result
View All Result
Home Nasional

Ketua DPD RI Soroti Biaya Demokrasi Mahal Hingga Penundaan Pemilu

the OPINIbythe OPINI
5 Maret 2022
in Nasional, Politik
Reading Time: 2 mins read
the OPINIbythe OPINI
5 Maret 2022
in Nasional, Politik
Reading Time: 2 mins read
Pemerintah Diimbau Siapkan Sistem Terintegrasi untuk Validasi Tenaga Honorer

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (Foto : Istimewa)

Baca Juga

PPUU DPD RI Serap Aspirasi di Sulteng untuk Penyusunan RUU

Desa Ongka Bersiap Mewujudkan Masyarakat Religius

Muhammad J Wartabone Lakukan Pengawasan Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah

Theopini.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, soroti biaya demokrasi hingga penundaan Pemilu 2024. Ia menegaskan, biaya demokrasi yang mahal menjadi konsekuensi bagi Indonesia yang sudah mengadopsi sistem Barat. Padahal, Indonesia punya Pancasila.

“Sudah konsekuensi bagi negara ini dengan Pemilu yang berbiaya mahal. Karena kita meniru sistem Presidensil dengan pola demokrasi Barat dimana semua dilakukan melalui pemilihan langsung,” ujarnya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD RI saat memberi pengantar dalam Program Acara Dialektika di TV Muhammadiyah, ‘Menunda Pemilu Siapa yang Suruh’, Sabtu 5 Maret 2022.

Menurut dia, padahal bangsa ini sudah memiliki sistem sendiri, yakni Demokrasi Pancasila dengan mekanisme perwakilan. Dimana mandat rakyat diberikan melalui MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

“Tapi itu justru kita tinggalkan, sejak Amandemen 20 tahun lalu. Ya inilah konsekuensinya demokrasi berbiaya tinggi demi mengikuti demokrasi prosedural,” tegasnya.

Oleh karena itu terkait wacana penundaan Pemilu 2024, karena alasan anggaran yang besar, tidak bisa serta merta menjadi pembenaran. Sebab, anggaran tersebut juga dikeluarkan secara bertahap.

“Toh pemerintah juga tidak sedang kesulitan anggaran. Buktinya proyeksi pembangunan IKN yang anggarannya lebih besar pun tetap jalan,” paparnya.

Kemudian, alasan Pemilu 2024 harus ditunda karena Indonesia masih pandemi, tak bisa dinalar dengan akal sehat. Mengingat pada Pilkada 9 Desember 2020 silam dipaksakan tetap jalan. Padahal saat itu angka positif Covid-19 sedang tinggi.

“Kami di DPD RI saat itu sempat mengundang KPU, Bawaslu dan Mendagri, kenapa Pilkada dipaksa tetap jalan. Saat itu dijelaskan bahwa sudah dilakukan simulasi protokol kesehatan. Makanya kalau sekarang pandemi dijadikan alasan menunda Pemilu, saya pikir tidak masuk akal,” ucap dia.

Sehingga, LaNyalla meminta para elit politik untuk stop membuat gaduh. Sebaiknya fokus memikirkan masalah bangsa yang krusial, yakni memberi solusi konkret bagi rakyat.

“Rakyat di bawah semakin susah. Harga bahan pokok naik, elpiji dan BBM naik. Jeritan rakyat ini yang harus dipikirkan oleh elit politik,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, LaNyalla juga menegaskan kembali posisi dirinya dan DPD RI dalam polemik wacana penundaan Pemilu 2024.

Dia mengaku sudah menyampaikan ke DPR RI, agar tidak boleh ada pihak-pihak yang melakukan upaya penundaan Pemilu. Karena, mekanisme rakyat untuk mengevaluasi pemerintahan telah diatur dalam Konstitusi melalui Pemilu lima tahun sekali.

“Jadi jangan kita mencari-cari celah untuk menunda Pemilu, yang kemudian memperpanjang masa jabatan Presiden yang pada akhirnya inkonstitusional,” tegasnya.

Laporan : Abdul Farid/**

Bagikan ini:

  • Postingan

Menyukai ini:

Suka Memuat...
Tags: #demokrasipancasila#DPDRI#Pemilu2014#tundapemilu
Previous Post

Kemendagri Ajak ASN Kembangkan Layanan Digital

Next Post

Ini 10 Program Unggulan Membangun Samarinda Menjadi Kota Peradaban

the OPINI

the OPINI

Related Posts

Prabowo Puji Kapolri Suyudi Saat Tanwir Muhammadiyah di Palu

Prabowo Puji Kapolri Suyudi Saat Tanwir Muhammadiyah di Palu

14 November 2026
KPK: Praktik Antikorupsi di Desa Tak Cukup Dibuktikan Lewat Administrasi

KPK: Praktik Antikorupsi di Desa Tak Cukup Dibuktikan Lewat Administrasi

14 November 2026
Abdul Mu’ti Tekankan Keteladanan Pemimpin dalam Gerakan Subuh Berkah

Abdul Mu’ti Tekankan Keteladanan Pemimpin dalam Gerakan Subuh Berkah

13 November 2026
Gandeng Lebih dari 70 Mitra, Kemendes PDT Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Gandeng Lebih dari 70 Mitra, Kemendes PDT Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

10 November 2026
Kepala BKN Dorong ASN Banggai Terapkan Tiga Kunci Perubahan Birokrasi

Kepala BKN Dorong ASN Banggai Terapkan Tiga Kunci Perubahan Birokrasi

4 November 2026
Yandri Dorong Program Biomassa Menjangkau Lebih Banyak Desa

Yandri Dorong Program Biomassa Menjangkau Lebih Banyak Desa

31 Oktober 2026

ARTIKEL TERKINI

Pemda Parimo Kaji Perubahan RPJMD pada 2027

Pemda Parimo Kaji Perubahan RPJMD pada 2027

16 November 2026
Kapolda Sulteng Ingatkan Penyidik Tak Rekayasa Perkara dan Salahgunakan Wewenang

Kapolda Sulteng Ingatkan Penyidik Tak Rekayasa Perkara dan Salahgunakan Wewenang

16 November 2026
Sekdaprov Sulteng Tekankan Program TPAKD dan TPID Harus Terukur

Sekdaprov Sulteng Tekankan Program TPAKD dan TPID Harus Terukur

16 November 2026
Bappelitbangda Parimo Evaluasi 18 SPPG, Kebersihan hingga Sanitasi Jadi Sasaran Pemeriksaan

Bappelitbangda Parimo Evaluasi 18 SPPG, Kebersihan hingga Sanitasi Jadi Sasaran Pemeriksaan

16 November 2026
Pemda Parimo Harap KKN Tematik Untad Palu Berlanjut, Tak Hanya Bidang Pertanahan

Pemda Parimo Harap KKN Tematik Untad Palu Berlanjut, Tak Hanya Bidang Pertanahan

16 November 2026
Load More

PILIHAN EDITOR

BPJS Kesehatan Nilai Berani Sehat Sulteng Layak Jadi Contoh Daerah Lain

BPJS Kesehatan Nilai Berani Sehat Sulteng Layak Jadi Contoh Daerah Lain

15 November 2026
TP2DD Parimo Perkuat Digitalisasi Transaksi Pajak dan Retribusi Daerah

TP2DD Parimo Perkuat Digitalisasi Transaksi Pajak dan Retribusi Daerah

13 November 2026

Gempa Bumi Terkini 5.4 M Guncang 90 km BaratDaya TANIMBAR

10 November 2026
45 Duta Kebangsaan Banggai Perdalam Wawasan Kepemimpinan di IPDN

45 Duta Kebangsaan Banggai Perdalam Wawasan Kepemimpinan di IPDN

13 November 2026
Pemda Parimo Harap KKN Tematik Untad Palu Berlanjut, Tak Hanya Bidang Pertanahan

Pemda Parimo Harap KKN Tematik Untad Palu Berlanjut, Tak Hanya Bidang Pertanahan

16 November 2026
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
PERS MERDEKA

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

  • Login
  • Daerah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Ekonomi
  • Parlemen
  • Hukum Kriminal
  • Nasional
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Ragam
    • Karya Anak Bangsa

© 2026 | PT. Opinion Indonesia Group

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
%d