banner 1280x250

RDP Komisi III DPRD Parimo, Bahas Polemik Jembatan Tanggap Darurat Bencana

RDP Komisi III DPRD Parimo, Bahas Polemik Jembatan Tanggap Darurat Bencana
Komisi III DPRD Parimo gelar RDP bersama BPBD membahas polemik jembatan tanggap darurat bencana yang tak kunjung dilanjutkan, Senin, 7 November 2022. (Foto : Denny)

PARIMO, theopini.id – Komisi III DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD), bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Senin, 7 November 2022.

RDP yang dihadiri Kepala BPBD Parimo, Idran, ST tersebut, membahas polemik pembangunan jembatan tanggap darurat bencana di Desa Tuladenggi Sibatang, Kecamatan Taopa, yang tak kunjung dilanjutkan oleh pelaksana CV Annindo Raya.  

Baca Juga : Proyek Jembatan Tanggap Darurat Bencana Desa Tuladenggi Sibatang Dilanjutkan

“RDP ini kami laksanakan berdasarkan laporan masyarakat, dan teman-teman di Komisi III terkait pekerjaan yang sesuai amatan tidak berjalan dengan bagus. Persoalan ini juga, telah ramai diberitakan di sejumlah media masa,” kata Ketua Komisi III DPRD, Yusuf SP, di Parigi, Senin.

Dalam RDP tersebut, menurutnya, BPBD telah mengakui ada keterlambatan dalam pembangunan jembatan tanggap darurat bencana. Bahkan, telah melewati masa penyelesaikan pekerjaan yang disepakati dalam kontrak perjanjian kerja sama.

Kemudian, menurut BPBD dalam aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), terdapat berbagai revisi. Sehingga penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan tanpa denda. Namun pihaknya akan melakukan kajian atas regulasi tersebut.

“Sumber dana itu jelas dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Dalam perjalanannya, belum bekerja secara baik, tapi telah dilakukan pencairan kedua (50 persen). Sehingga, kita akan mengundang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memastikan hal ini,” tukasnya.

Persoalan lainnya, tentang proses penunjukan langsung terhadap pelaksana proyek tersebut. Menurut BPBD, kata Yusuf, kewenang penuh atas pelaksanaan pembangunan jambatan tanggap darurat bencana, ada pada PPK didampingi Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Inspektorat Daerah Parimo.   

Sehingga, pihaknya akan mengundang PPK, dan Inspektorat Daerah, untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembangunan jembatan tersebut. Sebab, seharusnya proses pelaksanaannya tidak carut marut, karena adanya pendampingan APIP.

“Kita berpikiran positif saja. Mudah-mudahan diselesaikan dengan baik. Tapi tetap kami akan mengeluarkan rekomendasi, agar Bupati bisa memberikan tindakan tegas dan keras karena ini menyangkut kepentingan rakyat,” tandasnya.

Baca Juga : Pembangunan Jembatan Tanggap Darurat Bencana Pinjam Material Masjid

Bahkan, tidak menuntup kemungkinan pihaknya akan memanggil Direktur CV Annindo Raya, usai mengumpulkan seluruh data pelaksanaan pekerjaan dari PPK maupun APIP.

Sebab dikhawatirkan hingga penghujung tahun, pembangunan jembatan tanggap darurat bencana itu, tidak dapat dilanjutkan.

“Kalau itu terjadi, saya akan membawa persoalan itu ke ranah hukum. Makanya kami akan minta kontrak perjanjian kerja samanya, karena itu dasar pelaksanaan pekerjaan,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: