PALU, theopini.id – TVRI Sulawesi Tengah secara mendadak melakukan kebijakan dengan merumahkan belasan jurnalis yang berstatus kontributor.
Kebijakan ini, diambil efek dari kebijakan efisiensi anggaran yang dibuat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Wagub Ma’mun Amir Ajak TVRI Berkolaborasi Menuju Sulteng Sejahtera Dan Maju
“Sebagai salah satu lembaga penyiaran publik, TVRI juga terkena imbas dari kebijakan efisiensi anggaran. Ketiadaan anggaran untuk menggaji belasan kontributor tersebut, membuat TVRI Sulawesi Tengah merumahkan sekitar 15 jurnalisnya, termasuk sejumlah penyiar,” ungkap Ketua AJI Palu, Agung Sumandjaya di Palu, Minggu, 9 Februari 2025.
Apa yang dialami kawan jurnalis di TVRI Sulawsi Tenah ini, kata dia, menjadi keprihatinan bersama sejumlah organisasi pers dan media yang tergabung dalam Rumah Jurnalis.
Seharusnya, lembaga penyiaran publik yang notabene bekerja untuk kepentingan publik di bidang informasi, tidak seharusnya ikut menjadi sasaran efisiensi anggaran. Apalagi, yang dikhususkan untuk gaji para jurnalis.
“Efisiensi anggaran yang dilakukan, salah satu tujuannya untuk menyukseskan Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak seharusnya mengurangi anggaran bagi gaji para jurnalis berstatus kontributor di TVRI Sulawesi Tengah maupun lembaga penyiaran publik lainnya, seperti RRI,” tukasnya.
Sebab, akan banyak anak-anak dari jurnalis maupun pegawai kontrak di lembaga penyiaran publik, yang justru akan kesulitan makan bergizi. Bahkan, makan seadanya jika orang tuanya berhenti mendapatkan penghasilan.
Ia menilai, kebijakan Pemerintah Pusat merupakan upaya mencederai marwah kemerdekaan Pers. Di mana, bagian dari tugas dan tanggungjawab jurnalis dalam mewujudkan Kebebasan Pers, adalah mencari dan mengumpulkan informasi untuk disampaikan kepada publik.
“Sementara, para jurnalis di Sulawesi Tengah tidak dapat bekerja melakukan tugasnya sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena telah dirumahkan,” ujarnya.
Sangat tidak adil rasanya, ketika efisiensi anggaran berdampak bagi jurnalis lembaga penyiaran publik, sementara lembaga seperti DPR RI yang sama-sama berperan dalam demokrasi di negara ini, justru tidak terkena imbas dari efisiensi anggaran.
Olehnya, Koalisi Organisasi Pers Sulawesi Tengah yang tergabung dalam Rumah Jurnalis dan terdiri dari IJTI, AJI Palu, PFI Palu dan AMSI menyatakan sikap:
1. Mendesak Pemerintah mengkaji kembali kebijakan efisiensi anggaran khusus bagi gaji para jurnalis berstatus kontributor, penyiar maupun pegawai kontrak lainnya di lembaga penyiaran publik.
2. mendorong agar lembaga penyiaran publik di daerah membuka ruang dialog guna mewujudkan keadilan serta menunjang pemenuhan hak-hak pekerja.
3. Meminta agar hak-hak para pekerja kontributor, penyiar maupun pegawai kontrak yang dirumahkan diselesaikan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan .
4. Meminta agar efisiensi anggaran tidak diterapkan secara diskriminatif pada lembaga penyiaran publik, sehingga hak jurnalis untuk menjalankan tugas jurnalistik dan mewujudkan kebebasan pers tetap terlindungi.
5. Menuntut Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk lebih transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, agar tidak merugikan pekerja di sektor vital seperti jurnalisme dan penyiaran publik.
6. Mengajak seluruh elemen pers di Indonesia untuk bersolidaritas dan bersuara menolak kebijakan yang melemahkan keberlanjutan kerja jurnalistik di lembaga penyiaran publik.
Baca Juga: – DSLNG Berharap Klinik Ai Bermanfaat Bagi Kemajuan Dunia Jurnalistik
7. Mendorong Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk ikut serta dalam upaya perlindungan jurnalis serta memastikan kebijakan efisiensi tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers.
8. Jika tuntutan ini tidak diindahkan, Koalisi Organisasi Pers Sulteng akan menggalang aksi solidaritas dan langkah advokasi lebih lanjut guna memperjuangkan hak-hak jurnalis dan pekerja di lembaga penyiaran publik.
