PARIMO, theopini.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menyatakan komitmen kuat untuk mendorong percepatan perbaikan bangunan SDN Kuala Bugis di Kecamatan Bolano Lambunu, yang saat ini berada dalam kondisi rusak berat.
Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Sutoyo, menegaskan bahwa pihaknya sepakat agar intervensi perbaikan sekolah tersebut, dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU), tanpa menunggu anggaran dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Bangunan Rusak Parah, Siswa dan Guru SDN Kuala Bugis Takut Masuk Kelas
“Kami di DPRD, khususnya Komisi IV, sepakat agar perbaikan SDN Kuala Bugis diintervensi lewat DAU. Kalau memungkinkan, bisa didorong melalui APBD Perubahan tahun ini. Ini soal keselamatan siswa, jadi jangan ditunda terlalu lama,” kata Sutoyo di Parigi, Senin, 21 Juli 2025.
Menurut dia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parimo sebenarnya telah beberapa kali mengusulkan perbaikan SDN Kuala Bugis.
Namun, usulan tersebut belum terealisasi, diduga karena jumlah peserta didik yang terdata di Dapodik tergolong sedikit, sehingga tak menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran.
“Saya sudah konfirmasi ke Disdikbud, dan memang sekolah ini sudah sering diusulkan. Tapi karena jumlah siswanya sedikit, mungkin dianggap kurang prioritas. Padahal ini bukan soal kuantitas, tapi soal keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Sutoyo juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Parimo, yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Bolano Lambunu.
Informasi dari lapangan menyebutkan, bahwa kondisi bangunan SDN Kuala Bugis terus memburuk, terutama saat musim hujan.
“Kalau bangunannya sudah rusak berat, ya harus segera ditangani. Jangan biarkan anak-anak belajar dalam kondisi yang membahayakan,” tambahnya.
Baca Juga: Pelayanan Dinilai Mundur, Komisi IV DPRD Parimo Minta Direktur RSUD Moutong Diganti
Ia pun mendorong agar Disdikbud Parimo segera menyiapkan dokumen teknis dan validasi kondisi fisik sekolah, guna mempercepat proses pengusulan anggaran.
“Tinggal dorongan teknis dari dinas. DPRD akan mengawal agar usulan ini masuk dan terealisasi. Ini menyangkut pelayanan dasar yang tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
