PALU, theopini.id – Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid menyoroti lambatnya pembaruan data kemiskinan di aplikasi 6NG Kementerian Sosial, yang disebutnya menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan di daerah.
Menurutnya, data yang tidak akurat berpotensi membuat bantuan sosial salah sasaran, sementara masyarakat miskin baru justru tidak terakomodasi.
Baca Juga: Wapres Minta Pendataan Kemiskinan Ekstrim Dilakukan Secara Akurat
“Masih ada penerima bantuan yang sudah meninggal dunia tapi tetap tercatat aktif. Ini artinya pembaruan datanya sangat lambat. Seharusnya tidak butuh berbulan-bulan, cukup satu atau dua minggu,” tegas Anwar dalam rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur dr Reny Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto di Palu, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia meminta agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial segera duduk bersama untuk menyatukan dataset kemiskinan daerah.
Dengan begitu, menurutnya, setiap kebijakan dan intervensi program dapat berbasis data terbaru dan tepat sasaran.
Selain menyoroti akurasi data kemiskinan, ia juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran agar program pemerintah benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Ia menilai masih banyak kegiatan yang menyedot anggaran besar tetapi tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.
“Belanja program harus murni untuk rakyat, bukan habis untuk perjalanan dinas atau kegiatan seremonial. Kalau dari seratus miliar anggaran hanya tiga puluh miliar yang dirasakan masyarakat, berarti ada yang salah,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi fiskal bukan berarti memangkas pelayanan, tetapi menata ulang prioritas agar setiap rupiah APBD berdampak nyata.
Ia juga meminta penyusunan APBD 2026 dilakukan dengan pendekatan berorientasi hasil (result oriented), bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.
Dalam rapat yang juga dihadiri BPKP, ia menilai pentingnya pengawasan dan pendampingan dari lembaga tersebut sebagai bagian dari proses pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Kalau BPKP menegur, itu tanda kasih sayang. Lebih baik dikritik agar kita bisa berbenah, daripada dibiarkan salah arah,” katanya disambut tawa peserta rapat.
Gubernur Anwar Hafid juga menyinggung sektor pendidikan, sebagai penopang utama penurunan kemiskinan.
Ia menargetkan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Tengah naik, dari sembilan tahun menjadi dua belas tahun pada 2026, seiring perluasan akses pendidikan menengah dan bantuan BOSDA.
Baca Juga: Hadiri Rakor Penguatan DTKS, Bupati Sigi Dorong Pembaharuan Data Kemiskinan
Sebagai tindak lanjut, ia meminta Bappeda dan Dinas Pendapatan menjadwalkan pertemuan dengan bupati dan kepala dinas terkait untuk membahas kemandirian fiskal daerah bersama BPS, BPKP, dan unsur Kementerian Keuangan.
“Kita ingin arah pembangunan Sulawesi Tengah benar-benar berbasis data dan efisien dalam penggunaan anggaran, supaya hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
