JAKARTA, theopini.id – Pelantikan Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menandai arah baru organisasi, dengan fokus memperkuat jejaring keilmuan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi di daerah.
“Kita di daerah lebih banyak bermitra dengan para perguruan tinggi. Saya punya cita-cita membesarkan MIPI, kalau kita ingin berkontribusi bagi negara maka kita harus punya organisasi yang besar,” jelas Anwar Hafid saat pelantikan di Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026.
Baca Juga: Mendagri Minta Lulusan IPDN Mampu Menjadi Birokrat Pemerintah yang Profesional
Menurut dia, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan gagasan, riset, dan kaderisasi ilmu pemerintahan.
Dengan dukungan akademisi lokal, MIPI diharapkan mampu melahirkan inovasi kebijakan yang relevan dan berkelanjutan bagi daerah.
“Ilmu pemerintahan tidak boleh berhenti pada wacana, tetapi harus memberi dampak nyata bagi kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,” tegasnya.
Terpilihnya Anwar Hafid dinilai sebagai langkah strategis karena menghadirkan kepemimpinan yang memahami teori sekaligus praktik pemerintahan.
Rekam jejak panjangnya di birokrasi dan politik diharapkan mampu menjembatani dunia akademik dengan realitas tata kelola pemerintahan.
“Tentu saya sangat berharap bimbingan dari semuanya, terutama dari para senior kita. Saya melihat tadi ada satu hal penting bagaimana memperluas kiprah MIPI di daerah,” ujar Anwar Hafid.
Selain memperkuat basis akademik, ia juga menegaskan komitmennya membawa MIPI lebih dekat dengan daerah dan memperluas jejaring organisasi hingga ke akar pemerintahan lokal.
Baca Juga: Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Mahasiswa Dikecam Koalisi Organisasi Pers
“Saya akan fokus melebarkan sayap MIPI ini di daerah. Saya hanya bilang satu hal ketika saya dipercaya dan diberi amanah saya akan melaksanakan tugas ini dengan penuh amanah,” katanya.
Dengan kepemimpinan Anwar Hafid, MIPI diharapkan tumbuh menjadi organisasi keilmuan yang inklusif, kuat secara struktural, dan relevan secara praktis, sekaligus menjadi mitra strategis negara dalam melahirkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Baca berita lainnya di Google News
Komentar