JAKARTA, theopini.id — Gubernur Sulawesi Tengah, H Anwar Hafid, menyampaikan persoalan keterbatasan akses internet yang masih dialami ratusan desa di wilayahnya, saat bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid mengungkapkan, sebanyak 606 desa di Sulawesi Tengah masih berada dalam kondisi blank spot atau belum terjangkau layanan internet yang memadai. Kondisi itu, dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya percepatan pembangunan desa.
Baca Juga: Menpora dan Mendes PDT Teken Nota Kesepahaman Sinergitas Program
Menurut dia, keterbatasan akses internet berdampak langsung pada pelayanan publik, pengembangan usaha desa, serta pemasaran hasil pertanian dan kerajinan masyarakat.
Selain jaringan telekomunikasi, ia juga menyoroti masih minimnya infrastruktur dasar di sejumlah desa, termasuk akses jalan dan jembatan penghubung.
“Digitalisasi desa menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat dan pengelolaan usaha desa,” kata Anwar Hafid.
Menanggapi hal tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto menyatakan pemerintah pusat akan memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan desa blank spot. Ia menegaskan, pemerataan akses digital merupakan bagian penting agar desa tidak tertinggal dalam pembangunan.
“Persoalan internet, listrik, dan infrastruktur dasar memang masih menjadi tantangan di banyak daerah. Ini harus dikawal bersama agar desa bisa berkembang,” ujar Yandri.
Yandri juga mengungkapkan rencana kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah dalam waktu dekat untuk melihat langsung kondisi desa serta memantau pelaksanaan sejumlah program strategis nasional, termasuk pengembangan koperasi desa dan kelurahan.
Sementara itu, Anwar Hafid berharap adanya dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penyediaan akses internet di desa-desa yang selama ini belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Baca Juga: Mendes PDT Gandeng PBNU, Perkuat Ekonomi Kerakyatan di Tingkat Desa
“Harapannya, solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Desa dan PDT Ariza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Desa dan PDT.
Baca berita lainnya di Google News
