PARIMO, theopini.id — Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Muhammad Irfain, menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah tersebut berjalan lambat akibat keterbatasan armada pemadam kebakaran (Damkar).
Menurut Irfain, DPRD Parimo sebelumnya telah mengusulkan penambahan armada Damkar pada 2025 untuk memperkuat penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
“Kami di DPRD Parimo sempat mengusulkan penambahan armada Damkar pada 2025,” ujarnya saat rapat paripurna, Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menjelaskan, sejumlah kasus Karhutla telah terjadi di beberapa wilayah di Parimo, di antaranya di Desa Avolua dan Desa Toboli, Kecamatan Parigi Utara, hingga Desa Labuan Donggulu, Kecamatan Kasimbar.
“Penanganan karhutla itu lambat karena kekurangan armada Damkar. Ini yang kami sudah katakan dari jauh-jauh hari, bahwa armada ini sangat penting,” katanya.
Ia menambahkan, keterbatasan armada membuat petugas kesulitan ketika kebakaran terjadi di beberapa lokasi secara bersamaan.
“Ketika terjadi peristiwa kebakaran secara bersamaan, maka kelabakan kita. Bagaimana cara penanganannya, sementara armada kurang,” lanjutnya.
Irfain mengungkapkan, lambatnya penanganan kebakaran tersebut berdampak pada luasnya lahan yang terbakar, termasuk ratusan hektare lahan perkebunan milik warga.
“Karhutla yang lambat tertangani tersebut berdampak pada ratusan hektare lahan perkebunan warga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum memprioritaskan kebutuhan mendesak, seperti penambahan armada pemadam kebakaran.
“Sementara banyak anggaran kita kemarin, baik silpa dan belanja yang tidak urgent, namun dianggarkan. Armada ini, sangat urgent ketika ada peristiwa karhutla seperti ini,” pungkasnya.
Baca berita lainnya di Google News
Komentar