PARIMO, theopini.id – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Rusno Ah.T meminta pemerintah daerah segera mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir di Desa Sibalago, Kecamatan Toribulu yang hingga kini masih tinggal di Hunian Sementara (Huntara).
Ia menilai penanganan terhadap warga terdampak banjir belum berjalan maksimal, padahal bencana tersebut telah terjadi sejak 2024.
“Ini sudah lama, sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang baik terhadap nasib mereka,” ujar Rusno dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 18 Mei 2026.
Ia mengatakan, banjir yang melanda Desa Sibalago berdampak terhadap sekitar 20 Kepala Keluarga (KK). Namun, delapan KK di antaranya, telah membangun kembali rumah di lokasi lain. Sementara 12 KK lainnya, masih bertahan di Huntara dengan kondisi memprihatinkan.
Menurutnya, kondisi para pengungsi membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, terutama karena Kabupaten Parimo saat ini mulai memasuki musim hujan yang dikhawatirkan semakin memperburuk keadaan warga di pengungsian.
“Kondisi mereka sangat memprihatinkan dan perlu segera ditinjau pemerintah. Apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan, tentu ini akan menambah penderitaan warga yang masih tinggal di pengungsian,” katanya.
Rusno mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi bersama dinas terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026, pemerintah baru mampu mengakomodasi pembangunan tiga unit rumah bantuan.
“Alhamdulillah sudah ada, dan saat reses nanti data kelayakan penerima akan diverifikasi,” ujarnya.
Ia berharap, Pemda Parimo dapat menambah alokasi anggaran agar kebutuhan rumah bagi seluruh korban banjir bisa segera dituntaskan.
“Kalau bisa ada tambahan anggaran lagi supaya sisanya juga bisa segera dibangunkan rumah,” katanya.
Selain menyoroti persoalan Huntap korban banjir di Desa Sibalago, Rusno juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kekurangan tenaga pengajar di SMP PGRI Desa Sienjo.
Menurutnya, sekolah tersebut memiliki sekitar 200 siswa, namun hanya didukung enam tenaga guru, sehingga proses belajar mengajar belum maksimal.
“Melalui dinas terkait perlu dilakukan penambahan jumlah guru agar proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Rusno berharap, seluruh persoalan tersebut segera mendapat tindak lanjut dari pemerintah daerah, khususnya terkait nasib warga yang masih tinggal di Huntara.
Baca berita lainnya di Google News
