PALU, theopini.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membenahi validitas data penerima bantuan rumah layak huni.
Menurutnya, data yang lengkap dan akurat menjadi faktor utama agar program bedah rumah tepat sasaran dan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Sulawesi Tengah.
“Kalau datanya valid, datanya tepat sasaran, dan datanya cepat, maka pekerjaan kita akan lebih mudah. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan data yang tidak jelas. Setiap program pemerintah membutuhkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Reny saat membuka Rapat Kolaborasi Integrasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Sertifikat Tanah Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Penerima BSPS 2026 di Palu, Senin, 20 Juli 2026
Ia menegaskan, penguatan validitas data harus dibarengi dengan digitalisasi dan inovasi agar proses verifikasi penerima bantuan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, ia meminta seluruh OPD memiliki sistem identifikasi data yang jelas dan terintegrasi.
Ia juga mengapresiasi aplikasi e-Berani Tampak yang dikembangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah sebagai sistem informasi terpadu bidang perumahan.
Menurutnya, aplikasi tersebut perlu terus disempurnakan, termasuk dengan menambahkan titik koordinat pada setiap rumah penerima bantuan.
“Saya sarankan setiap rumah yang mendapatkan bantuan dilengkapi koordinat lokasi. Ketika pimpinan daerah atau pemerintah pusat membutuhkan data, cukup membuka sistem, rumah yang dimaksud bisa langsung terlihat, siapa penerimanya, bagaimana kondisinya, dan berada pada tingkat kesejahteraan yang mana,” ujarnya.
Selain penguatan data, Reny menilai inovasi pelayanan harus terus dikembangkan agar program perumahan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, program bedah rumah merupakan salah satu strategi pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wagub Reny juga mengapresiasi dukungan Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah dalam mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi penerima bantuan. Menurutnya, legalitas kepemilikan tanah menjadi syarat penting dalam pelaksanaan program bedah rumah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Akris Fattah Yunus, mengungkapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Sulawesi Tengah mendapat alokasi sekitar 5.977 unit.
Pelaksanaannya akan dipercepat melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, didukung berbagai sistem informasi seperti MyPKP, Siperkim, Banuata Sibaru, dan e-Berani Tampak agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
