PARIMO, theopini.id – DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah menemukan dugaan kejanggalan dalam penerbitakan tiga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo.
Kejanggalan ini, ditemukan DPRD Parimo setelah melakukan konsultasi ke Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca Juga: Dinas ESDM Sulteng Jelaskan Proses Terbitnya Tiga IPR di Parimo
Konsultasi ini, dipimpin Ketua DPRD Parimo Alfres Tonggiro didampingi anggota Komisi III di jajarannya. Mereka, diterima Direktur Penerimaan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Totoh Abdul Fatah di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2025.
Menurut Alfres Tonggiroh, terbitnya tiga IPR di Kabupaten Parimo belum masuk data Kementerian ESDM.
Bahkan, peta Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di tiga desa ini juga belum masuk dalam Minerba One Data Indonesia (MODI).
Sehingga, sepanjang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di tiga desa belum termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (WPR) Kabupaten Parimo, maka tidak dibenarkan melakukan aktivitas.
“Tentu menunggu direvisi dulu tata ruang kita, baru wilayah-wilayah tadi harus masuk dalam Perda RTRW,” jelasnya.
Terkait rekomenasi pengusulan Bupati Parimo Nomor: 504/1912/DIS.LH pada 16 Juli 2021, kata dia, surat hanya bersifat menjamin kesesuaian tata ruang dan wilayah.
Tetapi, Alfres kembali menegaskan dalam Perda RTRW belum mengakomodir tiga WPR di Desa Buranga, Air Panas dan Kayuboko.
“Makanya mereka (Kementerian ESDM) heran, kenapa bisa lolos IPR-nya. Mungkin ada tahapan bagimana ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi itu hasil penjelasan Direktur Penerimaan Mineral dan Batu Bara,” tukasnya.
Dengan demikian, ia meminta kepada koperasi yang telah mengantongi IPR di Desa Buranga untuk menghentikan aktivitas pertambangannya.
Mereka juga diminta mengurus surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Bidang Penataan Ruang, setelah revisi Perda RTRW Kabupaten Parimo.
“Karena mekanismenya kan, harus masuk dulu dalam RTRW sebagai WPR, kemudian ada IPR,” tegasnya.
Baca Juga: Dampak Polemik Terbitnya IPR, Warga Buranga Datangi DPRD Parimo
Ia pun mengingatkan OPD terkait yang berwenang mengeluarkan IPR, dokumen lingkungan serta syarat perizinan lainnya, untuk mengikuti prosedur dan mekanisme tersebut.
“Kami diberikan contoh kasus, di Sulawesi Utara kalau gak salah. Mereka diminta mengunggu revisi RTRW terlebih dahulu, baru bisa beroperasi meskipun sudah ada IPR,” pungkasnya.
