JAKARTA, theopini.id – Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sepakat membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 154 kawasan transmigrasi.
Menurutnya, pembuatan satuan layanan ini dilakukan melalui SPPG yang merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: MBG Resmi Dimulai, Wamendagri Optimis Bakal Bangkitkan Perekonomian Daerah
“Sepakat berkolaborasi dalam pembangunan Satuan Pelayanan di 154 Kawasan melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis, untuk tindak lanjutnya akan ada MOU dengan BGN.” kata Menteri Iftitah saat menemui Kepala Badan Dadan di Komplek Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu, 12 Maret 2025.
Ia mengatakan, anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN. Sementara tenaga kerja yang mengelola, bisa dari transmigrant.
Bahkan, kata dia, bahan bakunya dari hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran.
Ia pun menjelaskan, kementeriannya ingin membuat Satuan Pelayanan yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.
Pembuatan SPPG dilengkapi rumah makan ini, diharapkan membuat masyarakat tak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, melainkan juga makanan yang telah diolah untuk menunjang program Makan Bergizi Seimbang.
“Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat Satuan Pelayanan di kawasan transmigrasi,” kata Menteri Iftitah.
Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan mengapresiasi gagasan besar Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.
Ia mengatakan, BGN akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebanyak 1.542 unit, yang bertindak sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai pekerja di satuan pelayanan.
Baca Juga: Pelita Prabu: Program MBG di Parimo Dimual Awal Bulan Ramadan
“Jika transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya,” pungkasnya.
