PALU, theopini.id – Sunardi Katili dan Wiwin Matindas, resmi berebut kursi Direktur Eksekutif Daerah Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah periode 2025–2029.
Pemaparan gagasan pertama disampaikan oleh Sunardi Katili (50), petahana Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Tengah 2021–2025.
Aktivis lingkungan yang telah berkecimpung sejak 2006 itu, mengusung visi keadilan ekologi dan perlindungan hak asasi manusia.
Baca Juga: WALHI Sulteng Kritik Penerbitan IPR: Potensi PETI dan Ancaman Ekologi
Dalam tiga poin misinya, Sunardi menekankan penguatan advokasi berbasis aliansi dan anggota, pembangunan ekonomi mandiri organisasi, serta pengarusutamaan isu perempuan.
Sementara itu, Wiwin Matindas (42) menawarkan visi menjadikan WALHI Sulawesi Tengah sebagai poros gerakan rakyat dan rumah gerakan yang tangguh serta kritis dalam memperjuangkan keadilan ekologis.
Aktivis perempuan yang telah bergerak sejak 2008 dalam isu keadilan gender dan ekologi ini, menitikberatkan penguatan internal-organisasi dan jejaring advokasi rakyat, mulai dari buruh, tani, nelayan, perempuan hingga masyarakat adat.
Dari sisi ekonomi organisasi, ia mendorong perluasan strategi fundraising, termasuk mengidentifikasi peluang pendanaan dan kerja sama di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.
Isu deforestasi, degradasi lingkungan akibat pertambangan, perkebunan sawit, dan energi, serta persoalan masyarakat adat, sengketa agraria, dan isu perempuan menjadi irisan agenda yang sama dari kedua kandidat.
Dalam Pemilihan Direktur Eksekutif Daerah WALHI ke-IX tahun ini, sejumlah organisasi jejaring menyampaikan pendapat mengenai kriteria pemimpin WALHI Sulawesi Tengah ke depan.
Fitri S. Pairunan, Ketua Solidaritas Perempuan (SP) Palu, menilai WALHI Sulawesi Tengah harus dipimpin sosok yang mumpuni dalam advokasi lingkungan dan berpihak pada kelompok marginal, terutama perempuan.
Dari Yayasan KOMIU, Gifvent Lasimpo menekankan pentingnya advokasi berbasis fakta dan data.
Richard dari Yayasan Tanah Merah (YTM) menambahkan, calon pemimpin WALHI Sulteng mesti memiliki analisis kritis terhadap akar persoalan lingkungan di Sulawesi Tengah, tidak hanya menolak industri, tetapi mampu membangun narasi advokasi bersama serta menawarkan alternatif politik dan ekonomi berbasis kerakyatan.
Direktur Yayasan Merah Putih (YMP), Amran Tambaru, menyoroti enam kriteria penting: rekam jejak teruji, pengalaman pengorganisasian rakyat, kapasitas manajerial, pemahaman isu demokrasi-HAM-lingkungan, relasi dengan organisasi rakyat, serta jejaring nasional dan internasional. Ia juga menambahkan perlunya hubungan yang baik dengan jurnalis.
Sedikit berbeda dari yang lain, Taufik selaku Koordinator JATAM Sulteng hanya menyebut satu kriteria: “Demokratis siap memimpin dan siap dipimpin.”
Baca Juga: WALHI Sulteng Kritik Bank Tanah: Abaikan Hak Adat dan Mandat Reforma Agraria
Pemaparan visi-misi kedua kandidat berlangsung sekitar 50 menit di kantor WALHI Sulteng pada Kamis, 20 November 2025. Gawean empat tahunan dengan tema besar “Memperkuat Kedaulatan Rakyat atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari Dampak Industri Ekstraktif di Sulawesi Tengah” ini, dihadiri puluhan anggota WALHI, jejaring NGO, serta Dewan Daerah WALHI.
Penentuan siapa yang akan terpilih sebagai Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulteng dijadwalkan melalui mekanisme voting anggota di Kabupaten Tojo Una-Una pada 27 November 2025.
Baca berita lainnya di Google News
