JAKARTA, theopini.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan, Gerakan Nasional Pelayanan Publik tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Ia menegaskan, gerakan tersebut harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur pemerintah guna menghadirkan pelayanan yang efektif, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan pelayanan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive,” ujar Tito Karnavian saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jum’at, 24 Juli 2026. (24/7/2026).
Menteri Tito mengapresiasi langkah KemenPAN-RB yang mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah, baik di pusat maupun daerah, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto pernah menekankan bahwa negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang ditopang oleh tiga pilar utama, yakni kekuatan militer, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
“Dalam konteks ini, kita melihat acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien,” katanya.
Ia mengakui, membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia bukan perkara mudah. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, ia menilai penguatan sistem pelayanan menjadi langkah penting untuk membentuk budaya kerja aparatur yang lebih profesional.
“Menurut saya selain integritas sistemnya harus dibuat, kalau sistem dibuat maka orang akan berbalik dia akan berubah, sistemnya akan berubah, dia akan mengikuti kepada sistem itu,” jelasnya.
Selain penguatan sistem, Tito juga terus mendorong pemerintah daerah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi.
Menurutnya, transformasi digital dan penyederhanaan layanan tidak hanya meningkatkan kemudahan pelayanan, tetapi juga berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sebagaimana telah dibuktikan sejumlah daerah melalui kemudahan pembayaran pajak dan retribusi.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Indah Nurrahma Safira
