PARIMO, theopini.id – Sejumlah nelayan dan pemilik kapal penangkap ikan di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengeluhkan distribusi BBM jenis solar bersubsidi yang dinilai belum berjalan optimal.
Mereka menduga keberadaan barcode yang tidak sesuai serta praktik yang dikenal dengan istilah “pasukan katak”, menjadi salah satu penyebab sulitnya nelayan memperoleh kuota BBM.
Keluhan tersebut, mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parimo bersama para pelaku usaha perikanan, Jum’at, 24 Juli 2026.
“Barcode ini jadi biang masalah. Banyak barcode yang menurut kami tidak masuk akal ikut mengantre di SPBU,” ujar Fajrin, pemilik usaha kapal Arta.
Menurutnya, jumlah barcode yang digunakan dalam antrean pengisian solar di SPBU Kampal dinilai tidak sebanding dengan jumlah usaha penangkapan ikan yang ada.
Ia menduga terdapat barcode yang diterbitkan tidak sesuai peruntukannya, sehingga berdampak pada berkurangnya jatah BBM bagi nelayan yang benar-benar beroperasi.
Akibat kondisi tersebut, kata dia, kebutuhan solar untuk kapal miliknya kerap tidak terpenuhi. Padahal, berdasarkan ketentuan, usahanya berhak memperoleh kuota hingga lima ton solar setiap bulan. Kekurangan itu, akhirnya harus dipenuhi dengan membeli BBM dari luar daerah.
“Anehnya, ada oknum yang dalam satu bulan bisa dua kali mengurus barcode. Menurut kami, ini tidak masuk akal,” katanya.
Ia meminta, DKP Parimo memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penerbitan barcode, termasuk melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap legalitas pemilik kapal dan usaha penangkapan ikan.
Keluhan serupa juga disampaikan Rahmat, pemilik usaha kapal penangkapan ikan lainnya. Dalam rapat tersebut, ia menyoroti keberadaan oknum yang disebut masyarakat sebagai “pasukan katak” yang diduga ikut mengantre dalam distribusi BBM solar.
“Istilah pasukan katak ini sudah ramai diperbincangkan di antrean BBM solar. Menurut kami, ini juga menjadi salah satu pemicu persoalan,” ujarnya.
Melalui forum rapat koordinasi itu, para pemilik usaha kapal yang mengaku dirugikan berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera menghadirkan solusi konkret untuk memperbaiki mekanisme distribusi BBM bersubsidi.
Mereka juga meminta proses penerbitan barcode diawasi secara lebih ketat, agar penyaluran solar bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan nelayan yang aktif melaut.
Baca berita lainnya di Google News
Laporan: Galvin
